Sempat Diperiksa Polisi, Kasus Bansos Covid di Ketapang Dikhawatirkan Lenyap

KETAPANG, JAPOS.CO –  Kasus bansos Covid pada mahasiswa Ketapang sudah diperiksa polisi dan inspektorat. Namun, belum diketahui sejauh mana perkembanganya meskipun kesimpulanya ada potensi penyimpangan korupsi dalam pendistribusian bansos ini.

Informasi itu didapat dari cerita salah seorang mahasiswa yang mengaku sudah diperiksa 2 institusi penegak aturan itu. Dirinya membenarkan bahwa Ia sudah pernah ditanyai polisi dan inspektorat Ketapang.

“Kami telah diminta keterangan oleh Inspektorat dan Polres Ketapang,” kata sumber mahasiswa itu lewat pesan singkat.

Mahasiswa itu juga mengatakan, Inspektorat maupun kepolisian sepakat ada dugaan korupsi dalam proyek bansos covid ini.

“Berdasarkan keterangan penyidik Polres ada indikasi korupsi tentang bantuan ini. Sementara dari pihak Inpektorat Ketapang mengatakan kepada kami, penyaluran bansos ini dinilai mereka tidak sesuai prosedur, jika ada kelebihan dana, maka dinas sosial wajib mengembalikan,” kata Dia.

Kasus ini mencuat lantaran sejumlah mahasiswa tak puas atas barang dibandingkan dengan harga satuan barang meskipun setelah di kalkulasikan keuntungan pemborong ditambah pajak, nilainya masih jomplang.

Sebelumnya, pemkab Ketapang melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat mengalokasikan 700 orang mahasiswa dapat bantuan kompensasi covid-19, nilainya yakni Rp 495.000 per orang mahasiswa, diserahkan dalam bentuk barang makanan atau Sembako.

Tiap orang mahasiswa menerima, beras 10 kilo, mie instan 1 kotak, minyak goreng 4 liter dan 50 biji telur ayam. Bansos ini diberikan dalam 2 tahap lewat Kepala sub bagian (Kasubag) penghubung Pemkab Ketapang, Mudji Tamar di jalan M.Sood Pontianak dan terakhir, penyerahan dilakukan pada tanggal 17 September 2020.

Susuai penelusuran dengan jenis dan merk barang yang diterima mahasiswa, ditemukan harga sebenarnya dari 4 jenis barang itu. Jika di total, hanya di angka Rp. 329.000 per paket bantuan artinya ada selisih Rp. 166.000 per paket atau jika di total seluruhnya pemborong dapat keuntungan Rp. 116.200.000.

Selisih inilah yang dipertanyakan sejumlah mahasiswa itu. Bahkan mereka sempat mendatangi kantor Dinsos guna mengetahui duduk masalahnya. Tetapi, bukan penjelasan yang mereka dapat, tetapi ancaman bahkan kata-kata berkonotasi marah yang terlontar dari mulut oknum Dinsos saat itu.

Saat dikonfirmasi, Dinsos Ketapang membantah melakukan pemotongan. Jawaban itu mereka paparkan dalam surat kepada Japos.co. intinya, mereka membantah sudah memotong bansos mahasiswa itu.

“Semua itu telah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (proyek) yang ada, maka, tidak bisa membandingkan harga pasaran secara head to head dengan pembelian umum,” kata Syaiful Akhyar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  proyek bansos.

Syaiful juga membela pemborong pekerjaan proyek bansos ini. Katanya, pelaksana telah sesuai melaksanakan pekerjaan proyek bansos ini, bahkan barang-barang yang disediakan rekanan itu merupakan jenis barang dengan kualitas bagus dan layak dikonsumsi.

Sementara Inspektorat Ketapang ketika dikonfirmasi, belum dapat memberikan keterangan. Beberapa kali bertandang ke kantor auditor internal Pemkab itu tak satupun keterangan yang didapat.

Terakhir, Rabu (13/1) upaya  untuk mengkonfirmasi menanyakan sejauh mana kasus tersebut ditangani, juga  mengalami kegagalan. Kepala Inspektorat  maupun pemeriksa kasus ini tidak ada di tempat. (Tris/Dins).

 

 1,040 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *