Merasa Ketakutan Karena Diintimidasi, Puluhan Warga Pancoran Ngadu ke Komnas HAM

JAKARTA, JAPOS.CO – Puluhan warga Jalan Pancoran Buntu II RT 06/02, Pancoran, Jakarta Selatan mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (13/1/2021).

Menurut Octa Yuda selaku warga Pancoran melakukan pengaduan tersebut, pasalnya warga merasa diintimidasi dan ketakutan dengan keberadaan oknum aparat yang berada di lahan yang mereka tempati.

“Awalnya mereka sesuai koridor. Tapi kemari oknum Brimob kayak ikut ke sisi sana, nggak netral. Sempat ada polisi yang nenteng senjata (di hadapan warga), keluarin dalam sarung, jadi seperti mengintimidasi,” ujar Okta Yuda.

Octa juga menambahkan dalam pengaduan tersebut menyerahkan bukti berupa video keberadaan oknum Brimob disana dari mulai perkataan dan unsur intimidasi.

“Banyak video-video yang kita simpen di kamera warga pada saat mengeluarkan senjata dari sarungnya, jadi kami serahkan,” terangnya.

Awal terjadinya sengketa lahan, kata Octa antara pihak Pertamina Training and Consulting dengan ahli waris Sanyoto. Kedua pihak mengklaim sebagai pemilik sah lahan.

Namun, kata Okta terkait kepemikikan lahan tersebut sedang berproses hukum di pengadilan. Karena itu, ia menilai tak tepat jika ada pihak-pihak yang merasa memiliki tanah tersebut, dan meminta penghuni meninggalkan lahan.

Lanjut Octa, persoalan ini berlanjut saat pihak yang disebut sebagai PTC, mengaku sebagai kuasa Pertamina. Bersama sejumlah oknum kepolisian, PTC kerap meminta penghuni mengosongkan lahan.

Kondisi ini pun sempat menimbulkan kericuhan antar kedua belah pihak pada saat warga berargumen.

“Sempat kisruh, lalu diteriaki petugasnya (polisi), ‘petugas itu tugasnya melindungi dan mengayomi (masyarakat)’,” kata Okta.

Menurut Octa, intimidasi aparat, bukan baru pertama kali terjadi dalam sengketa tersebut. Sejumlah anggota Brimob yang baru berjaga di sekitar lokasi, sebelumnya pernah membawa senjata laras panjang dan mengendarai motor trail.

“Kalau sekarang yang ada cuma oknum. Tapi setiap ada pergerakan (warga) pasti ada tambahan pasukan (kepolisian),” jelas Okta.

Padahal, kata Okta, warga telah berulang kali meminta kepolisian menunjukkan surat tugas mereka saat berada di kawasan yang disengketakan. Namun, berulang kali pula menurutnya mereka tidak pernah menunjukan permintaan warga.

Hal senada dengan Ema, salah satu warga Pancoran, mengaku hidupnya tak tenang sejak wilayahnya dimasuki aparat kepolisian, selama 5-6 bulan terakhir.

“Seolah kami dianggap penjahat, musuh, maling atau apa nggak tahu sama mereka,” tuturnya.

“Intinya yang kami tahu mereka mau ambil lahan kami. Padahal kami sudah tinggal di situ 20 tahun,” imbuh Ema.

Ema berharap, pihak Pertamina maupun PTC, bisa menyelesaikan persoalannya terlebih dahulu dengan ahli waris. Ia tak ingin warga yang hanya mengontrak di lokasi itu, turut dilibatkan dalam sengketa.

“Karena kami tinggal di situ melalui ahli waris, ya pergi melalui ahli waris juga, bukan malah pihak lain yang mengusir kami, ” jelasnya.

Laporan warga sendiri tersebut diterima Komnas HAM Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan, dengan nomor surat 135.049.

Selain melapor dan menyerahkan sejumlah barang bukti, mereka juga meminta perlindungan Komnas HAM.

“Harapan kita ya petugas bisa menjalankan tugasnya yaitu mengayomi, melindungi masyarakat. Kalau memang pengamanan ya pengamanan saja (jangan berpihak/intimidasi warga),jangan menakuti warga, sesuai fungsinya, ” jelas Okta.

“Ngapain sih polisi disitu, kalau memang nggak ada surat tugasnya,” tutupnya.(Red)

 85 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *