Koalisi LSM Desak APH di Kalbar Periksa Rustami dan Agus

KETAPANG, JAPOS.CO – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Ketapang mendesak Kepolisian, Kejaksaan periksa Kepala Dinas Kesehatan, Rustami dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Agus Tri Handoko, terkait gagal bangun Puskesmas Kecamatan Pemahan di tahun 2020. Pasalnya, duit negara sudah mengucur sebesar Rp 1,4 miliar sebagai uang muka proyek.

Koalisi menduga, 2 orang itu telah berpotensi melanggar prinsip dasar Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Koalisi ini sendiri terdiri atas 2 LSM seperti Gerakan Anti Suap dan Korupsi (Gasak) diwakili Hikmat Siregar dan Peduli Kayong (PK) lewat Suryadi.

“Ini sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimana harus tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran dan tertib administrasi,” kata Hikmat Siregar dari Gasak, Rabu (13/01/2021).

Iapun meminta Kepolisian atau Kejaksaan untuk menelusuri proses awal perencanaan hingga pengerjaan proyek ini guna mencari penyebab gagal tuntas di tahun 2020 itu.

Menurut mereka, asumsi Rustami dan Agus Tri Handoko berpotensi merugikan masyarakat dan keuangan negara dapat dibuktikan dengan diperpanjangnya durasi kontrak pekerjaan, meskipun situasi itu bisa dibenarkan sepanjang memenuhi sejumlah ketentuan dalam Pepres itu.

“Penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan bisa mulai dari ini sebagai pintu masuk,” kata Regar.

Selain itu, ia juga berharap, uang muka yang sudah dicairkan sebesar Rp 1,4 miliar dan sisa uang proyek itu turut ditelisik.

Koalisi itu berpandangan, Rustami dan Agus Tri Handoko adalah tokoh kunci guna mengurai benang kusut polemik tertundanya Puskesmas Pemahan dibangun.

Secara spesifik, mereka menuding Agus Tri Handoko adalah aktor gagalnya proyek dana DAK Afirmasi ini. Pasalnya, dia lah yang bertanggung jawab karena dalam struktur keproyekan, dia memiliki tim kerja dan konsultan yang dibayar negara.

“Ironisnya, bukan putus kontrak dan atau memberikan sanksi, malahan kontraktor diberi dispensasi waktu penyelesaian dengan dalil penolakan warga itu. Bahkan sebut polisi dari Polsek yang memberi perintah menghentikan,” sebut Regar.

Senada dengan sekondanya itu, Suryadi turut mempertanyakan sisa dana proyek tersebut, sebab katanya masih ada duit sekitar Rp 5,6 miliar yang tak jelas statusnya.

Ia mencurigai, duit itu sudah cair tapi belum dibayar ke kontraktor. Hal ini dilakukan guna menghindari sanksi dari Pemerintah Pusat atas gagal kelola dana DAK dengan membuat laporan pekerjaan fiktif.

“Karena ini dana DAK, apabila tak terserap, daerah terkena sanksi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, penyebab proyek ini gagal bangun tahun 2020 karena ditolak masyarakat Kecamatan Pemahan terkait letak puskesmas yang dianggap jauh dari pemukiman dan akses jalan relatif sulit.

Mereka bahkan mengadu ke DPRD Ketapang soal ini, ujungnya, material proyek diblokir masuk menuju lokasi proyek. Akibatnya, kontraktor tak sanggup rampungkan pekerjaan hingga kontrak kerja habis di tanggal 31 Desember 2020 tak satupun tiang pondasi atau konstruksi gedung lainnya terpasang.(Dins/Tris)

 2,123 total views,  3 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terkini