Forum DAS Wrati Minta Dukungan DPRD Terkait Pipanisasi

PASURUAN, JAPOS.CO-Adanya Surat Edaran (SE) Plt Asisten 1 Kabupaten Pasuruan yang mengizinkan kembali dilakukannya proyek pipanisasi yang beberapa waktu lalu sudah dihentikan, membuat warga sekitar lokasi gerah dan meminta dukungan DPRD Kabupaten Pasuruan.

Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Wrati, Senin (11/01/21) mendatangi komisi 3 menyampaikan beberapa tuntutan terkait adanya SE yang dinilai sudah meresahkan warga.

Beberapa tuntutan mereka antara lain”

  1. Forum DAS Wrati sinergi bersama masyarakat 3 desa (Cangkringmalang, Kedungringin, Kedungboto) menolak adanya pipanisasi limbah 5 perusahaan dibuang secara langsung ke sungai Wrati.
  2. Meminta Pemkab Pasuruan mencabut SE Plt As 1 Pemkab No 660 ditandatangani oleh Plt Asisten 1 Pemkab Pasuruan yang pada pokoknya meminta 5 perusahaan meneruskan kegiatan pemasangan pipa saluran limbah.
  3. Meminta pihak terkait dalam hal ini 5 perusahaan dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) melaksanakan kesepakatan yang tertuang pada berita acara rapat koordinasi tertanggal 11 Desember 2020 di kantor Kecamatan Beji. Salah satunya yakni melakukan sosialisasi pada 3 desa yang terdampak yakni Cangkringmalang, Kedungring, Kedungboto.
  4. Meminta Komisi III DPRD sebagai wakil rakyat untuk mengeluarkan rekomondasi penghentian sementara kegiatan pipanisasi 5 perusahaan.
  5. Meminta Komisi III dan Pimpinan DPRD Kab Pasuruan mengeluarkan rekomondasi kepada Kejaksaan Negeri Kab Pasuruan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan gratifikasi ASN dalam kegiatan pipanisasi 5 perusahaan di wilayah Kecamatan Beji.
  6. Melakukan revisi surat perjanjian atau pernyataan yang ditandatangani oleh Yohanes Yoelianto selaku Direktur PT Mega Marine Pride pada tanggal 6 Februari 2012, karena kami menganggap perjanjian tersebut sudah kadaluarsa, dan
  7. Meminta pihak DLH Kab Pasuruan, 5 perusahaan, DAS Wrati sinergi didampingi Komisi III melakukan kajian akademik kegiatan pipanisasi saluran limbah dari 5 perusahaan yang akan bermuara di Sungai Wrati.

Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan Saifullah Damanhuri menyatakan, mendukung apa yang menjadi tuntutan warga sekitar DAS Wrati dan segera memberikan surat rekomendasi pencabutan SE Plt itu.

“Hari ini juga kami (Komisi III) membuat surat rekomendasi pada bupati untuk mencabut SE Plt Asisten 1 dan menghentikan kegiatan pipanisasi, kecuali untuk poin 5, itu tidak bisa karena bukan kewenangan kami,” tandasnya.(WW)

 74 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *