Dinas PUPR Trenggalek Bantah Tudingan Proyek Jalan Ngampon-Bendorejo Gagal Bangun

TRENGGALEK, JAPOS.CO-Beberapa waktu terakhir, sejumlah kalangan menyoroti hasil pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ruas Ngampon-Bendorejo di Trenggalek. Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 tersebut dinilai bermasalah. Bahkan, ada yang secara ekstrim menuding jika proyek ini masuk kategori gagal bangun.

Menyikapi adanya (berbagai tudingan) itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kabupaten Trenggalek, Ramelan secara tegas membantahnya.

Dirinya menyebut jika proyek pemeliharaan jalan milik pemerintah daerah (pemda) itu sudah sesuai perencanaan walau memang harus diakui ada beberapa kerusakan sedikit.

“Tidak benar kalau pekerjaan pemeliharaan di ruas Jalan Ngampon-Bendorejo itu dikatakan sebagai proyek gagal bangun. Sebab, sebuah proyek dikategorikan gagal itu di dalam undang-undang harus memenuhi berbagai kriteria,” kata Ramelan saat memberikan keterangan pers didampingi Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan, Joko Widodo di depan puluhan awak media di aula kantor Dinas PUPR, Senin (9/1/2020) siang.

Menurut dia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi bahwa definisi kegagalan bangunan itu adalah suatu keadaan keruntuhan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Sedangkan, untuk kasus pada pekerjaan di ruas Ngampon-Bendorejo sendiri tingkat kerusakannya juga tidak lebih dari 1 persen kalau dibandingkan dengan volume total (proyek) nya.

“Kalau ditotal, pekerjaan pada ruas Ngampon-Bendorejo mencapai 6 ribu meter persegi. Sementara yang rusak kurang lebih 100 meter persegi atau hanya 0,09 persen saja,” imbuhnya.

Jadi, lanjutnya, sangat tidak tepat kalau secara subyektif dan tanpa disertai bukti pendukung mengatakan jika pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Ngampon-Bendorejo sebagai proyek gagal bangunan. Istilah yang digunakan oleh beberapa orang dalam berpendapat dianggapnya tidak tepat.

“Tiap masyarakat boleh dan berhak berpendapat bahkan memberikan kritik, namun begitu jangan serta-merta melakukan ‘justifikasi’ apalagi ini merupakan ranah penilai ahli,” harap Ramelan.

Dikatakan, kalaupun pada sebuah pekerjaan diduga ada penyimpangan atau kesalahan ada proses dan mekanisme yang harus dilalui dahulu. Pada Pasal 60 di UU No 2 Tahun 2017 disebutkan, secara bersamaan atau sebelum unsur Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan atau Kepolisian masuk melakukan pengusutan peristiwa dimaksud, penting dan perlu dilakukan terlebih dahulu penetapan oleh penilai ahli. Penilai ahli yang terlibat, dinyatakan harus memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian, berpengalaman, serta terdaftar sebagai penilai ahli di pemerintah.

“Yang tidak kalah penting dan agar masyarakat juga mengetahui, bahwa untuk kerusakan sudah diperbaiki oleh penyedia jasa dengan masa perawatannya selama 365 hari,” ujar mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Bagian Pembangunan, Sekretariat Daerah Trenggalek itu.

Disinggung mengenai penyebab kerusakan, Ramelan berargumen, selain memang kondisi struktur tanah di beberapa titik yang tidak stabil sebenarnya sesuai dengan kelas jalan untuk jalur Ngampon-Bendorejo itu seharusnya hanya boleh dilalui kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) tidak lebih dari 8 ton saja. “Namun faktanya, kendaraan AMP (Asphalt Mixing Plant), kemudian truk pengangkut hasil tambang serta kendaraan bermuatan bahan bangunan masih lalu-lalang,” pungkasnya.(HWi)

 89 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *