Diduga Adanya Jual Beli Jabatan di Wilayah Sudin Pendidikan Jakarta Timur Wilayah 1

JAKARTA, JAPOS.CO – Oknum Kepala SDN Malaka Sari 05 Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur diduga melakukan jual beli jabatan. Hal tersebut diungkapkan salah satu narasumber (Red-) yang enggan di sebutkan namanya kepada Japos.co.

Menurut sumber, di SDN Malaka Sari 05 tersebut ada salah satu pegawai Kontrak Kerja Individu (KKI) yang diduga main uang agar cepat diterima bekerja.

“Bang, disini ada pekerja KKI yang maen duit ke atas supaya cepat diterima menjadi KKI, dan akhirnya ada dua orang yang disini sudah diterima yaitu Sugianto dan Sinta,  sedangkan sebenarnya KKI itu ngak bayar alias gratis, kontrak kerja Individu (KKI) harus bayar dengan biaya 20 juta, yaitu Sugianto sebagai penjaga SDN Malaka Sari 05 dan Bu Sinta yang sekarang dikerjakan di SDN Klender 22 dari anaknya Bu Sum guru SDN Malaka Sari 05, melamar kerja di bulan November 2019, masuk kerja di Desember 2020,  Sertifikat keahlian kerja (SKA) keluar dibulan Januari, semestinya itu kerja honorer dulu dilihat kerja dulu baru masuk KKI,” ungkap sumber, Selasa (15/12/2020)

Atas prihal tersebut, saat dikonfirmasi Kepala SDN Malaka Sari 05 melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan  bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan inisial S dan A yang merupakan oknum wartawan.

“Saya sudah koordinasi dengan inisial (S) & (A) dia juga wartawan dan saya juga tidak melakukan itu yang dituduhkan oleh anda,” terangnya, Rabu (17/12/2020).

Sementara Togar Situmorang SH MH MAP CLA  menanggapi prihal tersebut mengatakan E (Kepala SDN Malaka Sari 04) dan inisial RW (Kasie PTK Sudin Pendidikan Jaktim 1)  sebagai pihak penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Sedangkan, Sugianto & Sinta sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” singkatnya melalui telpon seluler. (JISTON/AN)

 171 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *