Proyek Drainase di Dawuhan Sengon Abaikan Instruksi PPTK, BPK Harus Audit

PASURUAN, JAPOS.CO

Anggaran ratusan juta untuk drainase di Dusun Jambean Desa Dawuhan Sengon Kecamatan Purwodadi diduga menyimpang dan dinilai merugikan keuangan negara.

Hal itu disampaikan Wasekjen LSM WAR (Wadah Aspirasi Rakyat) Zainal Abidin ST. Dia mengatakan, anggaran miliaran rupiah luput dari pengawasan baik PA/maupun PPK.

“Bbagaimana tidak, fakta dugaan penyimpangan, penghilangan item pekerjaan serta pengurangan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa itu luput dari Pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” sebutnya.

Mendapati hal demikian, wartawan mencoba klarifikasi ke pihak Bina Marga dalam hal ini Gito selaku PPTK melalui panggilan WhatsApp mengemukakan bahwa proyek itu adalah pekerjaan Ponadi. “Sudah saya ingatkan, tapi tak digubris,” katanya.

“Ponadi wes tak tegur mas tapi sampai saat ini tidak digubris dan untuk sekarang pekerjaan sudah selesai,” ungkapnya pada awak media, Selasa (15/12/20).

Dari pantuan awak media menemukan para pekerja tanpa menggunakan peralatan K3, dan untuk spesi/luluh diaduk secara manual serta molen tidak digunakan. Campuran spesi pun dinilai kurang dari ketentuan yang ditentukan,

Selain itu, drainase yang sedang dikerjakan telah pecah/retak dan patah di beberapa bagian.

Mendapati hal demikian, Zainal Abidin ST, Sekjen LSM WAR meradang, ia mengatakan akan survey lokasi dan op-name secara independen.

“Kita akan cek lokasi langsung. Selain bukti foto yang sudah dikirim ke kita, maka kita akan opname secara independen mas. Baik itu kwalitas maupun kwantitas kita cek. Apabila memang ditemukan adanya kejanggalan maka kita akan laporkan ke BPKP agar diaudit,” tegasnya.

Lalu, terkait K3 sendiri, lanjutnya itu ada anggarananya. “Kalau sudah jelas para pekerja tidak memakai K3 tapi waktu P1 dibayar penuh, itu sudah bisa diduga ada unsur KKN,” kata Zainal.

Sekadar diketahui bahwa proyek drainase ini dikerjakan dengan nomor SPK 602/PPK 1.02/63/PL/424.073/2020)  tanggal SPK 5 November 2020 nilai kontrak Rp 198.900.813 dan waktu penyelesaian 41 hari kalender dengan pelaksana CV Golden Ways, konsultan pengawas CV Rancang Bumi Mulya.

Sampai berita ini dirilis Ponadi, ketika dikonfirmasi melalui pesan WA enggan menjawab.(Wir/SP)

 626 total views,  3 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *