Kasus Proyek Kamboja Tanjung Satai 2018 Dipertanyakan

KAYONG UTARA, JAPOS.CO

Investigator LSM Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kayong Utara, Ardani alias Dani Jon mempertanyakan perkembangan pemeriksaan proyek peningkatan jalan Dermaga Kamboja Baru Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya tahun 2018.

Proyek senilai Rp 5,7 milyar itu sebelumnya dikerjakan PT Gemilang Nusa Perkasa berdasarkan dokumen lelang nomor 028-UM/Pokja/LP-ULP-61.11/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Dalam pengerjaanya, diduga terjadi masalah karena dikerjakan oleh pihak yang bukan bagian dari perusahaan pelaksana atau dengan kata lain proyek ini telah terjadi sub-kontraktor sehingga terjadi penurunan kualitas dan kuantitas pekerjaan.

Selain itu, patut ditengarai proyek itu terjadi gagal mutu dan kualitas. Pasalnya, beberapa pekerjaan seperti galian tanah atau timbunan berasal dari lokasi pekerjaan, artinya tidak sesuai kontrak. Ditambah lagi, pekerjaan lapisan pondasi atau CTB berkualitas rendah karena terindikasi penyiramanya menggunakan air asin.

Akibatnya, hasil atau mutu pekerjaan jadi rendah sehingga cepat rusak dan banyak dikeluhkan warga penggguna jalan terutama warga Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara.

“Padahal sudah viral dalam pemberitaan, Polda Kalbar sudah melakukan pemeriksaan sejak tahun lalu. Bahkan terakhir kami dapat info, tim audit Polda serta tim dari BPKP sudah kembali memeriksa pihak terkait proyek ini sekitar bulan Oktober lalu, namun belum juga ada kabar lagi,” kata Dani Jon, Senin pagi (14/12/2020) saat dihubungi di Teluk Batang.

Ia mengkhawatirkan, jika kasus ini tak ditanyakan, maka akan menimbulkan preseden buruk terhadap institusi kepolisian, terutama Polda Kalbar, karena sudah secara terang benderang melakukan pemeriksaan.

“Jangan hanya gertak. Kalo ada kerugian negara maka segera saja tentukan tersangkanya, jika tidak berikan kepastian hukum kepada pihak terkait agar tuntas,” tambah dia.

Kendati begitu, Dani optimis, aparat kepolisian tetap menangani perkara heboh ini secara objektif dan profesional. “Saya yakin hal itu, karena pertaruhan institusi,” ujar Dani.

Dari info yang didapat, sejumlah saksi sudah diperiksa pada tahun 2019 diantaranya Bupati Kayong Utara, Kepala BKD, Kepala Bapeda, Kepala Dinas PUPR, Mikrad Abdi selaku PPK, Iyas Syahroni (anggota DPRD Kayong Utara) diduga pihak yang menerima sub-kontraktor, selanjutnya, Itam Sugiri pemilik PT Gemilang Nusa Perkasa, kemudian ada juga saksi ahli dari ITB Bandung.(Dins)

 569 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *