Diduga Pengelolaan Dana BOS SMPN 44 Jaktim Kurang Transparan

JAKARTA, JAPOS.CO

SMPN 44 Jakarta Timur yang berlokasi Jl Gading Raya No 5 12 10, RT 3/RW 10, Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran (TA) 2020, pihak sekolah dinilai tidak transparan.

Hal ini dikatakan karena pihak sekolah dalam penggunaaan dana tidak diketahui oleh warga, sebab papan pengumuman pengeluaran dana yang biasa ditempelkan di dinding sekolah, sama sekali tidak ditemukan.

Sehingga, tudingan okmun Kepsek SMPN 44 telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), semakin mengemuka.

Hal ini dikuatkan dengan informasi yang berhasil dihimpun Japos.Co di lapangan. Misalnya Plt Kepala SMPN 44 EW yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (10/12/2020), terkait rincian pengeluaran dana BOS untuk pembelian barang dan jasa seperti yang perawatan multimedia pembelajaran senilai Rp 157.399.000, sarana dan prasarana sekolah Rp 158.195.000 dan pengembangan perpustakaan Rp 55.570.000, namun oknum kepsek sama sekali tidak merespon.

Bahkan saat ditanya mengenai RKAS sekolah, oknum Kepsek EW tidak mampu memperlihatkannya. Padahal RKAS harus ditempel di papan pengumuman dan dengan adanya RKAS warga sekolah mengetahui dana BOS digunakan untuk apa.

Menyikapi hal ini, Pakar Hukum Pidana Togar Situmorang SH MH MAP CLA saat dihubungi, Senin (14/12/2020), sangat menyayangkan tindakan oknum Kepsek SMPN 44 itu. Tentunya, dengan adanya bantuan dana pemerintah dalam bidang pendidikan, masyarakat ataupun generasi-generasi bangsa dapat mengenyam pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga ke perguruan tinggi.

“Tujuan pemerintah mengucurkan dana BOS itu, yang pasti agar negara kita memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dimasa yang akan datang,” tambah pria kelahiran Jakarta yang digadang-gadang menjadi bakal Calon Gubernur DKI itu.

Togar Situmorang sendiri sangat kecewa kepada oknum EW selaku Plt Kepala SMPN 44 Jakarta Timur, yang tidak transparan dalam penggunaan dana pendidikan, dan itu jelas melanggar undang-undang.

“Bisa saja kepsek menyalahgunakan dana BOS tersebut dan hanya segelintir orang yang tahu dalam penggunaannya tentu bisa kita duga ada indikasi penyaluran dana tidak tepat sasaran,” ungkap Togar.(Amin)

 601 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *