Upah Minimum di Masa Pandemi Covid-19 Mengacu Surat Edaran Menakertrans

SUMBAR, JAPOS.CO – Pemerintah Bukittinggi dalam memberikan perlindungan dan kelangsungan hidup bagi pekerja dan buruh perlu penyesuaian penetapan Upah Minimum (UM) pada situasi pemulihan ekonomi dimasa Pandemi Covid-19.

Pjs Walikota Zaenuddin menjelaskan upah pekerja dan buruh mengacu Surat Edaran (SE) Menakertrans no.M/11/HK-04/X/2020 ,tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa Pandemi Corona Virus Dease 2019 (Covid-19), Senin (23/11 ) di Gedung DPR .

Menurut Zaenuddin, di era pandemi Covid-19 melanda negeri ini sejak bulan Maret lalu perlunya percepatan penanganan Covid-19, kebijakan fiskal tahun 2021 harus disenergikan mendukung pemulihan dan penguatan fondasi ekonomi nasional seperti reformasi kesehatan, pemulihan dan penguatan sistem kesehatan dan healt security preparedness.

“Reformasi perlindungan sosial, pemulihan dan penguatan bantuan sosial dan pengalihan subsidi, reformasi pendidikan, peningkatan kualitas SDM ,ICT,Litbang, dan insprastruktur pendidikan menuju industri,” ungkapnya.

Selain itu, kata Zaenuddin, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi segala jenis PAD Kota Bukittinggi baik segi pendapatan, pajak daerah, retribusi daerah. Langkah dan srategi agar sumber PAD dapat bertahan dan tercapai  PAD sesuai target, penataan dan penyempurnaan dasar hukum pemunggutan serta regulasi penyesuaian tarif nantinya.

“Punggutan atas objek retribusi dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak  dan penyebarluasan informasi,” pungkasnya.  (YET).

 

 44 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *