Martin Rantan dan Syaidianur Saling Klaim Proyek Rp 253 Juta di Ketapang

KETAPANG, JAPOS.CO

Perseteruan antara Syaidianur, anggota DPRD Ketapang dengan bupati non aktif, Martin Rantan terus bergulir. Perseteruan keduanya lantaran saling klaim terkait proyek jalan Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalbar saat ini sedang dikerjakan sebesar Rp 253 juta.

Perseteruan ini bermula ketika beredar video bupati non aktif, ketika ditanya sejumlah ibu-ibu dalam video itu yang diduga berada di jalan IKK Tumbang Titi soal pengakuan Syaidianur.

Pihak bupati non aktif, melalui kuasa hukumnya, Darius Ivo dan Kepala Bapeda Ketapang Harto sebagaimana ditulis media online pada, Rabu (18/11/2020), menantang Syaidianur membuktikan tuduhanya kepada bupati menyangkut komentarnya soal proyek jalan Rp 253 juta itu.

Apabila Syaidianur tak mampu membuktikan, Darius Ivo mengancam akan membuat pengaduan laporan. Dan mencontohkan kasus yang pernah terjadi yang menyeret mantan Ketua DPRD dan membuat anggota dewan diperiksa jaksa.

Di media online lainnya, Harto, Kepala Bapeda Ketapang juga secara gamblang membantah pernyataan dewan asal partai NasDem daerah pemilihan Tumbang Titi, Sungai Melayu, Pemahan dan Jelai Hulu (Dapil-4) tersebut.

“Jauh sebelum pelantikan dewan 2019-2024, pembangunan jalan itu sudah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah,” kata Harto kepada media Suaraketapang yang terbit Rabu (18/11/2020).

Menjawab bantahan itu, Syaidianur menjelaskan, ketika dilantik pada tanggal 9 September 2019, prioritas pertama usulan yang akan diperjuangkan dirinya adalah meneruskan usulan masyarakat pemilihnya yakni hotmixs jalan IKK itu. Ketika Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPD) diterima dan dibacanya, tidak ada judul proyek jalan IKK itu akan dikerjakan tahun 2020.

“Justru yang ada itu, pembangunan jalan rabat beton senilai Rp 2.5 miliar, bukan jalan IKK itu,” kata dia, Rabu (18/11/2020) di sela kegiatan rapat di gedung DPRD.

Selanjutnya, karena sudah banyak desakan dan masukan dari masyarakat, maka, dia ‘setengah ngotot’ agar usulan jalan IKK itu masuk tahun 2020 dengan menggeser usulan rabat beton Rp 2,5 miliar itu yang dinilainya tak tepat sasaran.

“Makanya, munculah judul kegiatan itu (jalan IKK) diangka Rp 300 juta, sekalipun meleset dari usulan masyarakat awal sebesar Rp 1,5 miliar. Duit itu menggeser judul rabat beton yang saya anggap tidak tepat,” katanya.

Semua perjuangan dirinya meneruskan usulan masyarakat itu terang Syaidianur, terekam dan terdokumentasi di Sekretariat DPRD, ketika proses pembahasan anggaran.

Legislator itu secara jujur mengakui jika selama bupati non aktif,  Martin Rantan menjabat, khusus di Kecamatan Tumbang Titi, sudah ada program fisik yang telah dibuatnya. Tetapi, dipastikan dirinya terkait jalan IKK Kecamatan Tumbang Titi, bukan usulan eksekutif. “Karena jalan itu persis berada di depan rumah saya,” pungkas Syaidianur.(Tris/Dins)

 2,689 total views,  6 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *