Berkekuatan Hukum Tetap Namun Belum Dieksekusi, Kini Sapari Layangkan Somasi kepada Kepala BPOM Tuntut 3 Milyar

JAKARTA, JAPOS.CO – Perjalanan panjang Drs Sapari, Apt, M Kes guna mendapatkan keadilan atas SK pemberhentian yang di keluarkan Kepala Badan Pusat Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) belum usai.

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Majelis Hakim PTUN telah memenangkan Penggugat/Sapari X-Ka BBPOM di Surabaya melawan Tergugat/Kepala Badan POM, yakni Dr Ir Penny Kusumastuti Lukito MCP.

Dalam Amar Putusan PTUN diketahui, Sapari telah memenangkan gugatan dalam perkara sengketa Kepegawaian Nomor: 294/G/2018/PTUN.JKT dengan objek perkara Pembatalan SK Pemberhentian Sapari yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM.

Majelis Hakim PTUN memutuskan:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Sapari, Apt, Mkes, Nip: 19590815 199303 1 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. 1 (IV/b) dari Jabatan kepala balai besar pom di surabya beserta lampirannya.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : KP 05.02.1.242.09.4592 tanggal 19 September 2018 Tentang Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs.Sapari, Apt. M.Kes. Nip: 19590815 199303 1 001 Pangkat/Gol, Pembina Tk.I (IV/b) dari jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya beserta lampirannya.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan , kedudukan, harkat dan martabatnya seperti seperti semula sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.276.500 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
Namun meski sudah berkekuatan hukum tetap, hngga saat ini amar putusan tersebut belum dapat di eksekusi pihak Pengadilan. Dalam hal ini, upaya Sapari untuk meminta PTUN mengeksekusi putusannya belum menuai hasil lantaran PTUN menunda eksekusi.

Padahal sejak diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala BBPOM di Surabaya, sudah dua tahun Sapari sudah tidak lagi menerima gaji yang seharusnya menjadi haknya sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS).

Sapari kemudian, melalui Penasehat Hukumnya dari kantor Pengacara, Konsultan Hukum pada Law Office “Gerai Hukum Arthur SH dan Rekan” melayangkan surat somasi kedua atau peringatan kepada Kepala Badan POM dan Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan POM Rita Mahyona.

Adapun surat somasi tersebut yang ditembuskan ke berbagai institusi dengan tujuan tuntutan ganti rugi materiil senilai Rp.3 Miliyar.

“Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Dr. Ir Penny Kusumastuti Lukito MCP dan Dra Rita Mahyona. Maka kami selaku Kuasa Hukum dari Pemberi kuasa akan melakukan upaya-upaya hukum yang sifat memaksa (perdata & pidana) kepada Dr.Ir. Penny K Lukito MCP dan Dra. Rita Mahyona demi mempertahankan Hak-Hak Hukum Klien Kami,” ungkapnya.

Hal ini kembali diungkapkan Sapari melalui keterangan pers. “Alhamdulilah, Tuhan mendengar doa saya dan keluarga kami, yang selama ini terzolimi. Yang berjuang mencari keadilan dan kebenaran,” ujar Sapari, yang difitnah, kemudian dicopot serta selama setahun belum menerima gaji.

Proses hukum yang dihadapi, menurut Sapari dipecat dan tak jelas statusnya ketika sedang menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan “mafia obat-obatan”.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Kepala Badan POM maupun dari Kepala Biro Umum dan SDM BPOM Rita Mahyona atas surat somasi Sapari tersebut.

Sementara Kuasa Hukum Badan POM, Adam Wibowo saat dikonfirmasi wartawan terkait eksekusi putusan dirinya mengaku hanya bertugas sebagai kuasa hukum sekaligus biro hukum Badan POM dalam menangani perkara di Pengadilan.

“Saya tidak bisa memberikan keterangan di media. Tugas saya di pengadilan,” singkatnya.(Red)

 295 total views,  4 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *