Law Firm Silitonga Dedy Memenangkan Persidangan di PTUN Melawan Kakantah BPN Kota Pekanbaru

PEKANBARU, JAPOS.CO – Pada bulan September yang lalu Silitonga Dedy & Partners telah mengajukan Permohonan Fiktif Positif terhadap Kepala Kantor Pertanahan di PTUN Pekanbaru atas permohonan dari kliennya bernama Jhon Erwin Tampubolon (Pemohon I) dan Letty Roslinda Marpaung (Pemohon II).

Adapun permohonan kepada pihak BPN Kota Pekanbaru untuk menaikkan hak yakni memohon untuk menerbitkan SHM tanah Pemohon I dan II. Namun pihak dari Termohon yakni BPN Kota Pekanbaru bersikap diam dan tidak melakukan tindakan atas permohonan yakni pengukuran, pemetaan dan pendaftaran tanah pertama/menerbitkan SHM berdasarkan SKGR atas nama Para Pemohon sehingga membuat klien dari Law Firm Silitonga Dedy And Partner’s mengajukan fiktif positif ke PTUN Pekanbaru.

Permohonan Fiktif Positif ini dilakukan telah sesuai dengan aturan pasal 53 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan dan pasal 1 PERMA Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

Kepada media, kuasa hukum dari para pemohon, Dedy Gud Silitonga dari Law Firm Silitonga Dedy & Partner’s (SDP) yang beralamat di Jl. Rajawali Sakti Ujung No. 01 A Lt. II Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa pihaknya telah memenangkan permohonan Fiktif di PTUN Pekanbaru melawan Kakantah BPN Kota Pekanbaru.

“Persidangan sangat singkat dengan rentang waktu hanya 21 hari kerja wajib putusan dan dibacakan sesuai dengan aturan pasal 53 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan dan pasal 1 PERMA Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan. Permohonan ini dapat diakses melalui SIPP PTUN Pekanbaru dengan nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PBR, “ ungkap Dedy, Kamis (22/10).

Menurut Dedy Gud Silitonga S.H dkk yang berkantor di Law Firm Silitonga Dedy And Partners atau disingkat LF SDP, Termohon wajib tunduk pada putusan PTUN Pekanbaru tersebut dan menjalankan putusan tersebut tanpa alasan apapun, dan menurut Dien Zhurindah, SH dan Rafni Narti, SH sebagai tim dari LF SDP dimana Termohon yakni Kakantah BPN Kota Pekanbaru wajib merealisasikan segala putusan tersebut dan bersifat Final and Binding. (AH)

 164 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *