Pabrik Jeli Nata De Coco Diduga Cemari Lingkungan Dan Tidak Punya Izin, Pemda Kampar Bungkam

PEKANBARU, JAPOS.CO – Kehadiran pabrik jeli Nata de Coco di Desa Karya Indah Kec Tapung yang dianggap meresahkan masyarakat dikarenakan limbah bau menyengat yang menyebar kemasyarakat dapat merugikan kesehatan, Hal ini telah dilaporkan ke Pemda Kampar pada tanggal 14/9/20 lalu, namun sampai sekarang laporan mereka belum juga diindahkan. Pemda Kampar.

Sekda Kampar Yusril, selaku kepala tim Yustisi Kab kampar dinilai belum bersedia dikonfirmasi melalui No HP milik nya.Meski kondisi HP milik nya aktif, serta  dikonfirmasi melalui pesan singkat lewat aplikasi whatsapp yang dimilikinya juga bungkam hingga berita ini diterbitkan.

Bahkan Kasat Satpolpp Kab kampar, Nurbid sebelumnya sempat dikonfirmasi lewat pesan whatsapp 23/9 lalu, namun terkesan diabaikan.

Pemda dan Penegak Hukum terkesan mengabaikan keluhannya masyarakat, kerena dinilai menimbulkan podelemik diberbagai masyarakat atas kehadiran pabrik jeli Nata De Coco milik acong (Hendrik).

Masyarakat minta usahanya segera ditutup demi menghindari amarah dari masyarakat. Bahkan dirapat forum yang dilaksanakan di aula Desa Karya Indah hari Sabtu lalu,masyarakat berkeras meminta Acong segera menutup usaha nya, kerena dinilai Acong tidak menghargai lingkungan.

Diketahui salah satu pabrik milik acong yang berdiri dekat aliran sungai diduga limbah nya langsung dibuang ke sungai, sehingga masyarakat menganggap Acong (Hendrik) sedikitpun tidak menghargai lingkungan yang sudah tercemari.

Selain tidak menghargai lingkungan, Acong (Hendrik)selama menjalankan usaha nya diduga tidak pegang sejumlah izin.

Sebelumnya Acong (Hendrik), di akun Facebook Hendrik Cello, yaitu dirinya sendiri mengaku warga Pekanbaru asal kota Medan. Menurut dia,asli dan bukan keturunan,Cina.  Selain itu ia juga mengakui tempat usaha UKM nya mempekerjakan lebih kurang 50 orang dan memiliki sejumlah izin termasuk izin halal, Izin pemasangan media reklamasi, usaha perdagangan kecil, izin Retribusi bidang perdagangan, dan tanda izin industri.

Sementara pengakuan masyarakat melalui RT 36 Pak Hasan ketika dikonfirmasi 22/9 lalu, mengatakan pabrik jeli Nata de Coco diduga milik warga Cina yang status tempat tinggal nya tidak ia ketahui.

Perlu diketahui, jeli Nata de Coco yang diproduksi oleh usaha pabrik Acong diduga menggunakan limbah air kelapa. Ironisnya air kelapa yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan jeli Nata de Coco,  yang diepul dari tukang peras santan kelapa dipasar-pasar dengan seharga empat ribu/jerigen dibeli. Hal diungkapkan salah satu karyawan Acong. Sebelumnya Acong terkesan arogan saat dikonfirmasi salah satu awak media 22/9 lalu. Dan meminta awak media,memberitakannya  satu bulan itu berturut-turut.

Menanggapi hal itu, Maju Marpaung SH  DPRD Kab kampar Dapil Tapung dan Sekretaris Praksi PDI-P Kab kampar, jika pemilik usaha pabrik jeli Nata de Coco tersebut tidak memiliki izin akan ditindak dan meminta pemilik usaha segera mengurus izin nya. Menurut Maju, hal ini baru ia ketahui. “Kalau tidak ada izin akan ditindak sesuai aturan yang ada, ini baru saya tahu, akan kita turun ke lapangan untuk perintahkan pengusaha supaya izin diurus. ” kata Maju Marpaung SH saat dikonfirmasi melalui pesan lewat whatsapp milik nya  11/10/20.

Sebelumnya,DPD LSM Tamperak Kab Kampar Anar Nainggolan mendesak tim Yustisi Kab Kampar untuk segera menindaklanjuti usaha tersebut. “Pemda Kampar dalam hal ini, Yustisi Kampar harus menindaklanjuti dugaan perizinan usaha tersebut yang tidak lengkap. Sebagaimana diuraikan pihak DPM PTSP Kampar dalam berita.Jika terbukti tidak kantongin izin sesuai regulasinya, maka segala yang berkaitan dengan pelanggarannya harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku.”sebut Anar.

Lanjut Anar Nainggolan, menyatakan,”Pihak Yustisi harus menetapkan status usahanya tersebut atas apa yang telah terjadi. Dan terhitung sejak usaha tersebut beroperasi hingga sekarang jika ditemukan indikasi penggelapan pajak atas usaha tersebut yang merugikan PAD Kampar, maka pihak Pemda Kampar harus tegas dan menegakkan hukumnya sesuai aturan yang berlaku di NKRI maupun Pemda Kampar. “tegas Anar yang didampingi Sekjen DPD LSM Tamperak Kab Kampar Polman Sinaga SH  saat dikonfirmasi. Dengan hal ini, Anar menganggap, jika pabrik tersebut dibiarkan beroperasi, Pemda Kampar jelas dirugikan. (DH) 

 

 533 total views,  22 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *