Layanan Parkir Kabupaten Sidoarjo Terhenti , Potensi Pendapatan Milyaran Rupiah Hilang

SIDOARJO, JAPOS.CO – Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten  Sidoarjo dinilai lemot dan lambat dalam mengambil keputusan sehingga menghilangkan potensi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo dari Sektor perparkiran , ini diungkap oleh Ketua LSM PPPM ( Persatuan Pemuda Pengayom Masyarakat ) ACH Sugito Dan ketua LSM Komnas ( Komunitas Nasionalis ) Suryanto.

Dari data yang berhasil Dikumpulkan Japos.co terhitung Sejak Bulan 6 ( Juni) 2020 layanan parkir Kabupaten Sidoarjo berhenti melayani masyarakat dalam penyelenggaraan parkir, hal ini dikarenakan penghentian parkir berlangganan yang berakhir masa kerjasamanya sejak juni 2020 atau bila dihitung telah terjadi penghentian layanan parkir selama 3 ( tiga ) bulan.

Menurut ACH Sugito atau akrab dipanggil Cak Gito dikantornya Senin 5/10, Dinas perhubungan telah mengirimkan surat surat yang diperlukan untuk menjalankan perparkiran guna melayani masyarakat dan mendapatkan PAD, cetus cak Gitu sambil menunjukkan surat surat serta kelengkapan pelayanan parkir yang telah dikirimkan pada Sekda Kab Sidoarjo  Drs AChmad Zaini MM.

Suryanto sebagai Ketua Lasm Komnas juga membenarkan keterangan cak Gito dan menambahkan, bahwa seharusnya orang- orang yang menghentikan parkir berlangganan juga punya tanggung jawab moral untuk mencarikan solusi bagaiman cara menanggulangi hilangnya potensi pendapatan daerah dari sektor perparkiran yang rata ‘- rata dalam 1 bulan mencapai Ro 3.000.000.000. Jadi bila layanan terhenti potensi kerugianya sangat besar yakni Rp 9.000.000.000, ini jadi tanggung jawab juga bagi Komisi B yang mencabut Perda parkir berlangganan dan tanpa memberikan solusi bagi keberlangsungan layanan

RIzal sebagai Kepala Upt Parkir dari Dishub Kab Sidoarjo yang dimintai komentarnya terkait  layanan parkir yang terhenti mengatakan, Dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan telah bersurat pada Sekda Kab Sidoarjo sebagai Ketua TKKSD ( Tim Koordinasi Kerjasama Daerah )  sebagaiman Diatur dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang pemilihan Kerjasama Melalui TKKSD dengan Ketua Sekda , terang Rizal pada Japos .co 5 /10 2020 melalui pesan Whatssaap

Sementara Sekda Kabupaten Sidoarjo yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsaap seni  5 Oktober 2020 tidak bersedia membalas konfirmasi Japos.co untuk memenuhi keseimbangan Berita.( ZEIN )

 

 780 total views,  18 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *