Pekerjaan Hippa Desa Singo Galih dan Desa Mindu Gading Kecamatan Tarik Diduga Menyimpang

SIDOARJO, JAPOS.CO – Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 457/KTPS/M/2020 Tentang Penetapan Daerah Irigasi Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2020 dalam kepmen ini terlampir daerah atau tepatnya desa mana saja yang memperoleh Dana pembangunan saluran senilai Rp 195 juta.

Ketentuan ini sesuai pernyataan Direktorat Sumber Daya Air dan Balai Besar wilayah Sungai Berantas (BBWS Brantas) Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Brantas beralamat di Jln Menganti No 312 Wiyung Surabaya Jawa Timur.

Dua Kelompok HIPPA ( Himpunan Petani Pemakai Air ) mendapat paket bantuan adalah Desa Singo Galeh dan Desa Mindu Gading Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo  dengan nama kelompok Hippa  MAJU MAKMUR Desa Singo Galih  dan Kelompok Hippa  Mindu Gading Makmur, dan kedua kelompok Hippa ini berada diwilayah Irigasi Kanal Porong II.

Untuk kelompok Hippa Desa Singo Galeh sebagai  Ketua kelompoknya adalah  Bayan Eko Hariono  yang juga merupakan Perangkat Desa Singo Galeh dan untuk Mindu Gading Ketua kelompoknya adalah Sanyoto yang merupakan polo di Desa Mindu Gading.

Dari hasil investigasi yang dilakukanJapos.co  diperoleh fakta bahwa dana Hippa yang dikelola oleh masing masing kelompok diaplikasikan menjadi bangunan saluran air dari pasangan batu baik di Desa Singo Galeh maupun Desa Mindu Gading masing masing  diwujudkan menjadi pasangan batu kali sepanjang 500 M1 dengan ketinggian rata rata 53 cm tanpa pondasi tanam,   dan dikerjakan secara swakelola dengan mempekerjakan warga desa sebanyak 10 sampai 12 orang dengan masa pengerjaan 21 hari kalender.

Eko Hariono selaku Ketua kelompok Hippa Desa Singo Galih yang dikonfirmasi melalu pesan whatssaap tidak memberikan tanggapan apapun bahkan saat didatangi rumahnya Senin (27/9)  EKo melarikan diri dengan mengatakan bahwa dia sedang di Surabaya.

Padahal japos.co hanya ingin mengkonfirmasikan beberapa hal terkait bangunan saluran air yang sedang dikerjakan yang diduga menyimpang itu. Adapun yang ingin dikonfirmasikan adalah, (1). Bangunan dibagi jadi dua bagian dan tidak sambung antara satu dan yang lainya , (2). Tidak adanya pondasi sebagai dasar penataan batu kali ,(3). Bangunan yang belum selesai dikerjakan telah nampak pecah di banyak tempat lebih dari 15 tempat retak memanjang sampai dasar pasangan batu yang tanpa pondasi.

Sesuai ketentuan Juklak dan Juknis disyaratkan bahwa panjang saluran yang harus dibangun minimal adalah 480 M1 dengan ketinggian minimal adalah 30 cm, pondasi dan 40 cm, badan saluran dengan ketebalan pondasi 40cm, badan saluran 30cm  atau secara utuh dari pondasi sampai atas adalah 70cm dan bila dilaksanakan 53cm.  Artinya ada 17 cm yang diduga dihilangkan oleh kedua Pokmas ini dan diduga masuk kantong pribadi.

Bila dirinci dalam volume adalah 0.17× 0.40x 480= 32,64 M2 bila dalam 1 m3 Dihargai Rp 1 .000.000 maka biaya yang hilang dari fisik bangunan adalah Rp 32.640.000,  jumlah ini belum termasuk pengurangan kualitas dari campuran spesi yang seharusnya 1: 4 ternyata dilaksanakan 1 : 6

Direktur teknik kontruksi LSM WAR ( Wadah Aspirasi Rakyat )  Ir Hariyanto B SH MSi yang dimintai pendapatnya, Senin (27/ 9) mengatakan, dalam pekerjaan saluran air tersebut diduga ada penyimpangan yang sangat jelas dengan kasat mata. Sementara estimasi kerugian dari dua desa tersebut hampir sama yakni sekitar Rp 48.640.000, ini belum termasuk kerugian life time serta azas manfaat yang diharapkan dari pekerjaan Hippa secara Swakelola ini , pungkas Hariyanto.

Jika hal ini benar adanya, tentu temuan ini akan kita laporkan kepada penegak hukum, seperti Kejaksaan atau Tipikor, tutup Hariyanto. (Zein)

 

 

 1,178 total views,  17 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *