Proyek Milliaran Rupiah Yang Diawasi Kejatisu Kangkangi Perpres No.70 Tahun 2012

LABUHANBATU, JAPOS.CO – Proyek Milliaran Rupiah pekerjaan Swakelola Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di sepanjang Jalan Lintas Sumatera Utara (Jalinsum) mulai dari Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu Suamatera Utara sampai Cikampak Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) Sumatera Utara atau perbatasan Provinsi Riau disebut – sebut dibawah pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Hasil pantauan dan investigasi awak media ini di lapangan bahwa proyek ini merupakan pekerjaan pembuatan parit dengan material batu Padas dan batu koral / batu kelapa.

Bagian pengadaan material Ari (33) warga Kampung Baru Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan kepada wartawan bahwa pekerjaan pembuatan parit merupakan proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan sistem Swakelola Kementrian PUPR yang diawasi langsung oleh Kejatisu.

“kalau mau konfirmasi pak, hubungi saja petugas Kejatisu yang bernama Septian Tarigan dan memberikan nomor HP 08126464XXXX, mereka yang tahu tentang proyek ini” jelas Ari.

Ari juga juga meyampaikan tidak tahu mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek dan kenapa pelang informasi proyek tidak dipasang, “saya hanya bagian pengadaan material pak” jelas Ari.

Pengawas Kementrian PUPR yang bermarga Tobing saat dikonfirmasi wartawan mengenai RAB proyek pembuatan parit, Tobing mengaku saya tidak tahu RAB nya kalau Bapak mau RAB tanya saja ke Kantor Medan, sebut Tobing.

Saat awak media ini menanyakan mengenai pelang proyek atau papan informasi, Tobing menjawab “ini pekerjaan Swakelola dari Kementrian PUPR dan tidak perlu memasang Pelang proyek” sebut Pengawas Kementerian PUPR ini.

Tobing juga menambahkan “kalau Bapak merasa kurang jelas hubungi saja kejaksaan, mereka yang tahu tentang proyek ini, semua data ada sama mereka, karena mereka yang mengawasi proyek ini” sebutnya.

Saat ditanya mengenai material pembuatan parit yang digunakan ada dua jenis yakni batu Padas dan batu koral/ kelapa Tobing menjawab ” ia benar kalau di Jalinsum Km. 301 Dusun Bulu Cina Kelurahan Sidorejo menggunakan batu koral/kelapa karena batu koral dipasang pada daerah yang kontur tanahnya labil sedangkan didarah yang kontur tanah tidak labil dipasang batu Padas” jelasnya.

Saat ditanya di daerah mana saja pemasangan material batu koral, pengasan Kementrian PUPR ini mengaku tidak tahu.

Proyek pembuatan parit ini diketahui menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PUPR yang sampai pada saat ini tidak diketahui berapa besar anggaran yang dialokasikan karena tidak ada ditemukan papan informasi proyek.

Setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara seharusnya dilaksanakan dengan transparan dan mengacu kepada Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Apabila ada proyek yang menggunakan anggaran Negara tidak memiliki plang proyek, nama proyek, besar anggaran yang digunakan,.lokasi proyek dan jangka waktu pekerjaan dianggap telah melanggar peraturan Presiden dan Undang – Undang.

Awak media ini sempat menghubungi pengawas dari Kejatisu yang bernama Septian Tarigan, ketika ditanya mengenai anggaran dan Pelang proyek pembuatan parit, Septian menjawab “nanti aja kita dulu bang” sebut Septian.

Sampai berita ini diturunkan belum ada penjelasan dari Pengawas proyek dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.(At)

 961 total views,  22 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *