Kota Pekalongan Mendapatkan 1532 Tambahan Kuota KPM PKH

PEKALONGAN, JAPOS.CO – Pemerintah kota Pekalongan dapat tambahan kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Penerima Keluarga Harapan (PKH) di tengah pandemi Covid-19.

Dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) RI menambahkan kuota PKH di Kota Pekalongan sejumlah 1.532 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini sedang dalam proses validasi dan gencar di sosialisasikan kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Plt Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan, Ir Budiyanto, MPi, MHum usai mengisi kegiatan Sosialisasi Program PKH dihadapan para calon KPM PKH Kecamatan Pekalongan Utara, bertempat di Aula Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara , Kota Pekalongan, Selasa (22/9/2020).

“Program PKH yang merupakan salah satu program bantuan sosial dari Kemensos RI yang diberikan kepada keluarga tidak mampu dan miskin yang masuk dalam BDT yang memenuhi syarat maupun komponen ini sudah berjalan sejak tahun 2012. Di Kota Pekalongan sendiri sudah ada 10.695 KPM PKH yang masuk dalam program tersebut, dan yang sudah graduasi ada sekitar 373 KPM yang sudah sejahtera dan terpaksa mengundurkan diri dari program tersebut. Untuk menggantikan kuota tersebut, di tahun 2020 ini juga Kota Pekalongan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 1532 KPM yang terkenal di beberapa kecamatan yang ada di Kota Pekalongan,” terang Budiyanto.

Menurut Budiyanto, agar masyarakat yang masuk dalam calon KPM PKH mengerti akan kebijakan baru mengenai program PKH ini, maka sosialisasi program bantuan sosial tersebut perlu disosialisasikan secara luas. Dengan harapan, masyarakat memahami dapat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban penerima PKH. Ditegaskan Budiyanto, karena masih adanya pandemi, maka sosialisasi digelar dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan dilakukan hak cipta.

“Yang kami undang dalam sosialisasi ini adalah perwakilan masyarakat sejumlah 100 orang dimana setiap kelurahan hanya sekitar 15 orang saja dan itupun ketua kelompoknya untuk menghindari kerumunan massa dan menerapkan protokol kesehatan seperti wajib bermasker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan jarak aman. Sosialisasi PKH ini dilaksanakan selama 2 hari secara mobile atau keliling pada hari ini di Kecamatan Pekalongan Utara (di Aula Kandang Panjang) dan Kecamatan Pekalongan Timur (di Aula Kelurahan Kalibaros). Sementara, untuk besok Rabu untuk masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat (di Aula Kecamatan Pekalongan Barat) dan Kecamatan Pekalongan Selatan (di Aula Kelurahan Buaran Kradenan), ” terangnya.

Budiyanto menambahkan, kriteria kriteria PKH yang memenuhi syarat sebagai penerima PKH baik dalam komponen kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial. Proses validasi ini, lanjut Budiyanto, diharapkan mendapatkan data yang tepat dan akurat.

“Kriteria penerima PKH termasuk komponen kesehatan termasuk ibu hamil / menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Kriteria komponen pendidikan termasuk anak sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas / madrasah aliyah atau sederajat, dan anak usia enam sampai dengan 21 tahun yang belum wajib belajar 12 tahun. Sedangkan kriteria komponen kesejahteraan sosial termasuk lanjut usia mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas. Dengan adanya sosialisasi ini, agar mereka paham akan hak dan kewajibannya sebagai penerima serta mau memperbaiki kehidupannya yang akan didampingi oleh pendamping PKH untuk terus meningkatkan perekonomiannya dari keluarga prasejahtera menjadi sejahtera, ”papar Budiyanto.

Dikesempatan yang sama Wakil Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, SE menyampaikan apresiasi dan menyambut baik terselenggaranya sosialisasi tersebut, dengan harapan para peserta dapat memperoleh pengatahuan dan pemahaman tentang PKH bagi penerima manfaat.

“Penerima KPM PKH di Kota Pekalongan terus meningkat, kami apresiasi atas program ini yang diharapkan diharapkan para penerima bantuan ini bisa senantiasa berusaha menjadi mandiri, bekerja keras dan meningkat menjadi sejahtera,” tegas Aaf.

Aaf berharap, KPM PKH yang merasa sudah mandiri dan sejahtera bisa mengundurkan diri dari program tersebut agar dapat diganti oleh KPM lainnya yang lebih berhak menerima.

“Para penerima PKH ini kami memberikan jangka waktu pemberian bantuan 7 tahun, yang awalnya hanya 5 tahun dan 2 tahun perpanjangan waktu untuk mencoba mandiri, Harapan kami, KPM PKH yang sudah sejahtera dapat ikut mengundurkan diri secara sukarela, dan tidak perlu harus dengan pendekatan persuasif. Sehingga bantuan PKH ini dapat dialihkan kepada warga yang lebih berhak, dan belum mendapatkan bantuan apapun. Bagi KPM PKH yang sudah mau mengundurkan diri karena merasa sudah mampu dan sejahtera ini patut diacungi jempol niatnya,” tandasnya.(Sofi)

 87 total views,  3 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *