DPRD Kepri Tetapkan Perda LPP APBD 2019

TANJUNGPINANG, JAPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan Perda LPP-APBD 2019 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (14/9).

Rapat penetapan Perda LPP-APBD 2019 ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak dan dihadiri oleh Gubernur Kepri H. Isdianto, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah serta jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kepri dan FKPD.

Sebelumnya, DPRD melalui Banggar telah melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas LPP-APBD 2019, dengan jangka waktu sejak 21 Juli 2020 hingga akhir Agustus 2020. Evaluasi yang dilakukan meliputi legalitas, kebijakan dan kesesuaian APBD murni dengan APBD-P, serta penyesuaian laporan masing masing OPD, hingga pada akhirnya DPRD memutuskan dan menyetujui LPP-APBD 2019 ditetapkan menjadi Perda.

Dalam Laporan Pansus Banggar yang dibacakan Raden Hary Cahyono menandaskan sejumlah catatan untuk Pemprov Kepri. Di antaranya, APBD Kepri 2019 masih didominasi dana perimbangan dari pusat, PAD masih bergantung pada pajak daerah, serta retribusi daerah yang masih minim.

Gubernur Kepri H Isdianto dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang terjalin dengan baik, antara eksekutif dan legislatif. Rekomendasi, masukan dan koreksi yang disampaikan untuk Pemprov Kepri menurut Isdianto merupakan wujud upaya nyata dari dewan guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Pemprov Kepri yang lebih baik ke depan.

“Perda LPP-APBD 2019 ini akan kami sampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi. Dan semua masukan maupun saran yang disampaikan oleh dewan akan terus kita lakukan upaya perbaikan ke depan, termasuk di dalamnya masalah PAD dan retribusi yang masih minim, serta masih tingginya rasio dana perimbangan dari pusat di dalam APBD,” kata Isdianto.

Upaya monitoring dan evaluasi secara berkala juga akan terus dilakukan terhadap OPD, sehingga penyerapan dan penyelenggaraan anggaran bisa terkontrol dan selaras dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

Pemprov Kepri juga, lanjut Isdianto, akan terus menggali potensi sumber sumber PAD yang sejauh ini masih belum maksimal tersentuh, dan memperbaiki manajemen yang bisa mendongkrak capaian kinerja keuangan daerah.

“Kita juga akan menindaklanjuti temuan BPK RI secara terencana (action plan), guna menghindari permasalahan di kemudian hari,” tandas Isdianto. (Marudut)

 

 103 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *