DPRD Kepri Setujui Ranperda LPP-APBD 2019 Ditetapkan Menjadi Perda

TANJUNGPINANG, JAPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri menyetujui penetapan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam sidang pandangan akhir DPRD terhadap LPP-APBD 2019, Kamis (10/9).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan dihadiri oleh Gubernur Kepri H Isdianto itu, sejumlah Fraksi DPRD Kepri memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi atas kinerja pemerintah dalam LPP-APBD 2019.

Dalam pandangan akhirnya, juru bicara fraksi PDIP menyatakan, terhadap pembahasan Pertanggungjawaban Ranperda APBD 2019 dengan Banggar, PDI-P meminta pemerintah daerah melakukan perbaikan perbaikan.

Kemudian, pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan Teddy Jun Askara memberi 4 rekomendasi terhadap LPP-APBD Pemerintah Kepri 2019 terkait realisasi pendapatan dan penerimaan.

Teddy Jun Askara juga menyatakan, Golkar memandang kesimpulan untuk lebih memaksimalkan inspektorat daerah dalam evaluasi dan realisasi program pembangunan dan pengendalian internal.

“Inspektorat diharapkan dapat berupaya lebih memaksimalkan pengawasan internal, hingga dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah Provinsi Kepri, agar memaksimalkan peningkatan PAD pada sektor yang lebih potensial.

“Kami berharap semua catatan dan rekomendasi fraksi Golkar dalam LPP-APBD 2019 ini menjadi perhatian serius dan dapat dilaksanakan pemerintah sebagai komitmen dalam perbaikan pelayanan pada pemerintahan,” tegas Teddy Jun Askara.

Hal serupa juga disampaikan fraksi PKS melalui juru bicaranya Ing Iskandarsyah. Dalam pandangannya, fraksi PKS menyoroti struktur APBD yang masih tergantung pada penerimaan dana transfer Pusat yang hanya ditopang 1,39 persen sektor PAD.

Fraksi PKS juga menyoroti realisasi PAD labuh jangkar yang hingga akhir Tahun 2019 tidak menghasilkan PAD. Dalam rekomendasinya, PKS meminta pemerintah daerah agar dapat meningkatkan dan mengoptimalkan sektor PAD, sehingga pemerintah daerah dapat mengimbangi ketergantungan penerimaan dari Pusat.

Sementara pandangan fraksi Nasdem yang dibacakan Bobby Jayanto, menyoroti masalah keterlambatan pembahasan LPP-APBD 2019, serta sejumlah pelayanan yang belum maksimal dibandingkan dengan pengalokasian anggaran pada masing masing OPD, khususnya di sektor pelayanan air bersih dan pengangguran.

Fraksi Gerindra juga menyoroti masalah PAD kelautan yang belum optimal, serta masih rendahnya serapan APBD atas program yang direncanakan dan dianggarkan.

Demikian juga penggunaan anggaran yang hanya bertumpu pada maksimalisasi Belanja Operasional dibandingkan belanja Modal atau program pembangunan.

“Oleh karena itu, kami meminta pemerintah agar benar benar mematangkan program kegiatan pada APBD dan melakukan monitoring pelaksanaannya, serta menekan semaksimal mungkin Belanja Operasional sesuai asas kebutuhan,” kata juru bicara Gerindra Onward Siahaan.

Namun, meski sejumlah fraksi memberikan berbagai catatan dan rekomendasi atas LPP-APBD Kepri 2019, pada akhirnya DPRD menyetujui Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda. (Marudut)

 87 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *