Dituding Cacat Hukum Pada Proyek Jalan, Ini Kata PPK Disnakertran

KETAPANG, JAPOS.CO – Tiga kegiatan proyek pisik APBD Kabupaten Ketapang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) dilaksanakan mendahului anggaran atau mall administrasi. Kondisi itu diungkapkan oleh LSM.Peduli Kayong dalam keteranganya selepas melakukan investigasi ke sejumlah pihak.

“Proyek itu yakni peningkatan jalan poros SP-2 desa sungai Pelang kecamatan Matan Hilir Selatan dan proyek peningkatan jalan poros SP-8 desa Belaban Tujuh Kecamatan Tumbang Titi dan SP-6 Sungai Melayu Ketapang,” kata Ketua LSM. Peduli Kayong, Suryadi Rabu (17/9) siang.

Suryadi menegaskan, hasil penelusuran lembaganya pada badan pengadaan barang dan jasa (LPSE) pemkab Ketapang, ditemukan ketidak sesuaian antara fakta lapangan dengan informasi di LPSE serta keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sehingga pihaknya mencurigai, proyek Disnakertran dilaksanakan dengan cara mendahului anggaran negara dan berpotensi terjadi penyimpangan terkait ketidaksesuaian informasi pelaksanaan pengggunaan anggaran.

“Dari LPSE dikerjakan oleh masing-masing CV. Kelapa Gading, CV. Satu dan CV. Palung Mandiri dengan nilai variasi,” sebut Suryadi.

Dari informasi yang dihimpun, Disnakertrans melaksanakan tiga jenis proyek pisik sejenis dan sudah dilakukan pengerjaanya dalam waktu bersamaan. Ke-3 proyek itu diantaranya, peningkatan jalan proros SP-2 kemudian SP-6 dan SP-8 dengan nilai rata-rata diatas 1 milyar.

Dituding cacat administrasi dan mendahului anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disnakertrans, Edi Suryadi menyayangkan ketidakcukupan informasi yang diperoleh LSM itu sehingga terkesan menyesatkan dan memberi informasi bohong.

“Kami sudah koordinasi dengan aparat hukum setempat atas hal ini, kami merasa dirugikan,” kata Edi Suryadi, kamis (17/9) lewat sambungan telepon.

Pelaksanaan proyek itu kata Edi, memang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, dalam aturan tata kelola keuangan negara, tiap-tiap dana yang bersumber dari pusat  masuk ke daerah disebut menjadi dana APBD.

“Dalam sistem aplikasi SIRUP itu hanya mengenal dua sumber dana, yakni APBN dan APBD itu berlaku sama di OPD lain. Jadi tak benar informasi yang dibuat itu,” terang Edi.(Dins)

 

 249 total views,  13 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *