Diduga Pungli, Komite Bersama Kepsek Terkesan Kangkangi Perpres No 87 Tahun 2016

PEKANBARU, JAPOS.CO – Disaat sulitnya keadaan ekonomi masyarakat, atas kehadiran wabah covid 19 yang menimpa negara Indonesia. Lagi-lagi masih ada  oknum Komite  bersama Kepsek SMP Negeri   nekat lakukan pungli, meski pemerintah sudah menaikan nilai satuan dana BOS persatu siswa sebesar Rp 100.000/siswa.

Disisi lain, pemerintah juga mensubsidi siswa, Guru serta Dosen dengan bentuk kuota. Namun, ironisnya kepsek masih ada yang nekat lakukan pungli.

Diketahui,  selama penelusuran japos. Co sejumlah SMPN  Se-Tapung Raya diduga melakukan pungli, dari beberapa macam item yang dilarang.

Salah satu yang diduga melakukan pungli tersebut adalah SMP N 6 Tapung. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah orang tua murid ke awak media, dikediaman nya, Sabtu (5/9/2020).

Untuk tahun ajaran 2020-2021, pihak SMP N 6 Tapung Desa Petapahan diduga melakukan beberapa macam kutipan yang  diantaranya,  uang sumbangan pendidikan Rp 10.000, Iuran SPP Rp 29.000, uang baju dan uang pembangunan Rp 725.000. Sementara pengakuan mereka, iuran SPP tahun yang lalu Rp 25.000, saat bayar pakai kwitansi. Namun karena sudah timbul masalah, tahun ini tak diberi lagi kwitansi, takut Kepala Sekolahnya timbul masalah akibat kutipan tersebut. Lanjut orangtua,dana Rp 725.000 dengan tiga baju yakni baju batik, baju melayu dan baju olahraga sudah termasuk itu uang  pembangunan.

Berbagai modus cara pungli,oknum Komite bersama kepsek SMP Negeri 6 Tapung diduga lakukan pengutipan terhadap orang tua murid, bukan jadi rahasia lagi.

Menurut hasil investigasi, bertahun-tahun lamanya, jatuh tempo pembayaran iuran,  pengutipan setiap bulannya terkesan selalu mengatasnamakan dana komite.

Menurut keterangan sumber kepada awak media,uang kas sepuluh ribu per siswa di setor kepada wali kelas.

Lanjut sumber, pengutipan uang kas tersebut, semenjak mereka menjadi anak didik SMP Negeri 6 Tapung.

Selain keterangan siswa, salah satu orang tua murid, mengatakan, dana iuran komite sebesar Rp 29.000/siswa harus diwajibkan bayar kata oleh pihak sekolah. Menurut orang tua murid,terakhir ini, akibat telat bayar,anaknya menangis karena dipaksa harus bayar. Sementara menurut orang tua murid tidak mau bayar,namun karena orang tua murid belum gajian kebun,sehingga anaknya telat bayar nya.

” Iuran komite tahun kemarin Rp 25.000, tahun sekarang Rp 29.000, naik Rp 4.000, bahkan kwitansi juga ngak dikasih, karena Kepala Sekolah takut ada masalah lagi. ” ungkap salah satu orang tua murid di kediamannya (5/9/2020).

Saat dikonfirmasi kepada Kepsek SMP N 6 Tapung diruangannya (7/9/2020) berdalih atas kutipan tersebut adalah kebijakannya komite. Ia menyatakan, pihaknya tidak ada urusan dengan masalah kutipan tersebut, dengan alasan, komite kerja diperusahaan.

Akibat ketidaktahuan orang tua murid terhadap aturan yang berlaku yang mengacu dalam perpres no 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar dan Permendikbud no. 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Sehingga mengakibatkan wali murid setuju-setuju saja dengan keputusan rapat komite. (DH) 

 

 803 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *