Soal Laka Tambang di Sarang Ikan, Algafry : Sudah Telat Bicara Soal Aturan Hukum

BANGKA BELITUNG, JAPOS.CO – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Algafry Rahman ikut menyoroti insiden laka tambang di Sarang Ikan, Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah yang memakan enam korban jiwa pada Sabtu (29/8) lalu.

“Pertama kali saya turut berduka cita kepada keluarga korban almarhum, dan ini juga memberikan gambaran kepada kita untuk kedepannya lebih berhati-hati, bukan hanya dalam hal menambang, dalam segala hal artinya,” kata Algafry kepada wartawan melalui telepom seluler, Selasa (2/9).

Menurut anggota dewan Dapil Bangka Tengah ini, seharusnya sejak dari dulu aturan hukum ini ditegakkan sehingga tidak ada lagi aktivitas pertambangan timah ilegal, apalagi sampai banyak memakan korban jiwa.

“Kalau masalah aturan hukum bukan baru sekarang kita bicara, sudah telat, dari dulu semestinya, sudah berapa puluh tahun orang mulai bermain timah ini, artinya ada yang dilanggar dalam aturan itu,” ujarnya.

Selain itu, dia menilai, aparat penegak hukum mengalami dilematis dalam menghadapi permasalahan tambang timah ilegal ini.

“Satu sisi ada kepentingan masyarakat yang harus dilihat, dengan kondisi perekenomian sekarang misalnya, bagaimana orang mau mencari makan dengan kondisi sekarang, jadi satu-satunya cara yang instan untuk mencari duit itu ya nambang,” terangnya.

Selain itu, menurut dia, masyarakat boleh saja melakukan aktivitas pertambangan asalkan tidak melanggar aturan hukum ataupun tidak menimbulkan konflik ditengah masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, jika ingin bicara tertib administrasi dan tertib hukum, diutarakan dia, hal yang pertama yakni menyiapkan SDM yang kompeten untuk memberikan pengarahan dan petunjuk yang jelas kepada masyarakat.

“Mana wilayah yang boleh ditambang, kalau misalnya wilayah itu bermasalah, berilah solusinya kepada masyarakat, kasih dong rambu-rambu yang jelas kepada masyarakat biar masyarakat tidak terjebak dengan salah aturan,” tuturnya.

“Persoalan ini kan tergantung dari pemerintah, maukah pemerintah dalam hal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menata aturan ini,” tandasnya. (Oby)

 

 118 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *