Komisi III DPRD Samosir Kunker ke Kabupaten Aceh Tengah

SAMOSIR, JAPOS.CO – Komisi III DPRD Samosir melaksanakan Kunjungan  Kerja (Kunker) dalam rangka Pengelolaan Kepariwisataan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Rabu (26/8).

Kunjungan kerja ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan Dinas Pariwisata Samosir, hal ini diharapkan akan mendapat masukan terkait pengelolaan sektor pariwisata dalam upaya peningkatan Pendapat Asli Daerah.

Hari pertama Kunjungan Kerja melakukan konsultasi ke DPRK Aceh Tengah yang diterima langsung Ketua DPRK Aceh Tengah  Erwin Mega, dan Ansari, SE sebagai Wakil Ketua, serta Anggota Komisi C dan Komisi D DPRK Aceh Tengah yang didampingi Kadis Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.

Menurut Ketua Komisi III, maksud dan tujuan dilaksanakan kunjungan kerja ini untuk mencari perbandingan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan sektor pariwisata.

“Destinasi pariwisata yang menjadi fokus pengembangan di Kabupaten Aceh tengah serta objek wisata dan sentra kerajinan agar dapat diberi masukan maupunn pengalaman dalam pengelolaan pariwisata,” sebut Jonner Simbolon.

Sementara Ketua DPRK Aceh Tengah menjelaskan bahwa objek wisata yg di kembangkan berupa wisata danau, wisata budaya dan wisata pengunungan. Untuk peningkatan kunjungan wisata menyusun kalender Event Pariwisata diantaranya Festival Gayo yang sajian utamanya  Kopi khas gayo sebagaimana yang sudah diakui  Dunia internasional dan juga kita mengundang dari Luar negeri sebagai penilai menjadi Juri dalam festival tersebut.

“Konsep pengembangan Pariwisata mengarah kepada Pemberdayaan masyarakat setempat, karena wilayah atau lahan  objek wisata merupakan milik masyarakat adat/kampoeng, ” ujar Erwin Mega.

Hal senada Kadis Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, Jumadil mengatakan bahwa pengembangan pariwisata  belum mengarah kepada peningkatan pendapatan namun lebih kepada upaya pemberdayaan dan pembinaan kelompok masyarakat, pasalnya Pemkab Aceh Tengah telah memiliki Peraturan Daerah (Qunom) No 4 Tahun 2019 ttg Rencana Induk Pengelolaan Pariwisata Daerah sebagai Pijakan kami dalam pengembangan Pariwisata yang nota bene setiap Pengembangan wisata wajib melibatkan masyarakat.(Jbr)

 120 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *