Tolak RUU Omnibus Law,Ratusan Mahasiswa Duduki Ruang Paripurna DPRD Babel

BANGKA BELITUNG, JAPOS.CO – Aksi penolakan terhadap RUU Omnibus Law terus bergejolak di beberapa penjuru tanah air. Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bangka Belitung pun ikut mengelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Babel, Selasa (25/8), yang menuntut agar RUU tersebut tidak disahkan.

Dalam pengawalan ketat pihak keamanan, ratusan mahasiswa tersebut menduduki ruang paripurna DPRD Babel untuk menyampaikan orasinya.

Salah satu mahasiswa dari Stisipol Pahlawan 12, Resma mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini banyak merugikan rakyat, khususnya bagi kaum buruh karena menghapus upah minimum dan memberlakukan upah per jam dibawah upah minimum.

“Di dalam draf RUU tersebut, banyak sekali kepentingan  investor yang diuntungkan, maka saya disini menyebutnya, RUU Cipta Kerja ini adalah RUU Cilaka (Celaka-red), ini adalah suatu bentuk perbudakan modern,” kata Resma dalam orasinya.

Selain itu, menurut dia, RUU ini juga sangat berimbas kepada hak-hak kaum wanita yang bekerja di perusahaan. “Ketika dia sedang haid, hamil, melahirkan, keguguran itu tidak mendapatkan upah, karena dianggap tidak produktif” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, apabila RUU ini disahkan menjadi UU, maka rakyat akan semakin menderita dan menuntut DPRD Babel untuk menindaklanjuti aspirasi mereka ke DPR RI.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Babel, Jawarno mengatakan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi penolakan RUU tersebut ke SPSI pusat dan DPR RI beberapa waktu lalu.

“Barangkali ada pasal-pasal yang belum tercantum saat kita menyampaikan penolakan ke DPR RI, akan kita masukan kembali kalau yang disampaikan mahasiswa itu tidak berpihak kepada masyarakat Babel, tetap kita tambah lagi penolakannya,” kata Jawarno.

Kendati demikian, dia turut menghargai aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa tersebut yang telah perduli terhadap nasib dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sepakat bahwa menolak RUU Omnibus Law itu untuk disahkan menjadi UU, yang mana saja pasal-pasal yang tidak berpihak kepada masyarakat khususnya Babel,” tegasnya. (Oby)

 

 143 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *