Perhelatan Pilkades Sidoarjo Mundur Lagi ?

SIDOARJO, JAPOS.CO – Komisi A bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  (Plt Bupati Sidoarjo) mengadakan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait tahapan dan pelaksaan Pilkades Sidoarjo.Dalam konsultasi tersebut telah disepakati, pelaksanaan Pilkades akan kembali ditunda setelah gelaran Pilkada 9 Desember mendatang.

Subandi Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkades tanggal 20 September sudah dipastikan akan ditunda. Karena dari hasil rapat konsultasi dengan Mendagri Pilkades akan dilaksanakan setelah selesai Pilkada.

“Pilkades akan dilaksanakan bulan Desember setelah Pilkada selesai,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (18/8/2020).

Politisi PKB itu menambahkan, langkah selanjutnya Komisi A meminta pemkab untuk menerbitkan perbup atau surat keputusan sebagai dasar pelaksanaan Pilkades dilaksanakan setelah Pilkada.

“Saya sudah komunikasikan dengan pak Wabup dan pak asisten untuk segera menerbitkan perbup sabagai dasar tahapan pilkades dilakukan setelah pilkada,” ujar Subandi.

Secara terpisah, Fredik Suharto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Sidoarjo mengatakan, pihaknya  akan segemelakukan rapat bersama pihak terkait untuk menindaklanjuti keputusan penundaan Pilkades.

“Kita akan rapat lagi, untuk revisi SK Bupati tentang Pilkades, tanggal kepastiannya masih belum diputuskan. Tapi arahan dari Mendagri dilaksanakan pada 20 Desember,” katanya.

Mantan camat waru itu menambahkan, tanggal pelaksanaan secepatnya akan diputuskan, karena dalam perda Pilkades mengamanatkan tahun 2020 ini harus selesai.

Menanggapi Mundurnya pilkades ini berbagai macam tanggapan muncul dan menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Sidoarjo sebagian masyarakat yang dimintai Komentarnya,”Saya selaku calon kepala Desa merasa keberatan dengan dengan mundurnya tanggal Pilkades ,karena semakin panjang waktu, semakin besar biaya politik yang harus dikeluarkan,” ungkap cakades dari Kecamatan Balongbendo ini yang diamini oleh rekannya sesama cakades dari beberapa Kecamatan.

Lebih lanjut cakades ini juga menyesalkan mundurnya Pilkades Serentak ini,” Apa pemerintahsn desa ini hanya dianggap sebagai pelengkap pemerintahan saja ? ” ungkapnya dengan penuh tanda Tanya.

Terpisah Ketua LSM CePAD Indonesia, Kasmu’in yang dimintai komentarnya terkait peristiwa mundurnya jadwal pilkades selasa 18/8 mengatakan, para cakades harap memaklumi kondisi dan pengaturan yang tergolong darurat itu demi kepentingan dan keselamatan bersama. Semua itu semata-mata karena halangan alami berupa wabah covid 19 yang masih labil perkembangannya.

Cakades diharap memaklumi dan selanjutnya mengatur ritme dalam penggalangan suara dan mengelola simpatisannya serta mempersiapkan diri untuk berkompetisi dalam pilkades sebaik-baiknya dan seefisien mungkin dalam mengatur keuangannya, pungkasnya. (ZEIN)

 

 186 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *