Proses Tender Proyek BLK Makassar Diduga Kongkalikong

MAKASAR, JAPOS.CO –  Balai latihan Keja Makassar sebagai instansi vertikal di bawah naungan kementrian Tenaga Kerja sebagai wadah untuk melatih keterampilan bagi masyarakat pencari kerja , sarana dan prasarana dilengkapi guna menunjang proses belajar mengajar dan dapat menghasilkan tenaga kerja handal yang profesional.

Puluhan Miliar uang Negara setiap tahunnya di habiskan di tempat ini namun ironisnya ada aroma korupsi pada proyek pengadaan barang dan jasa, dan itu berlangsung beberapa tahun terakhir ini.

Makassar Investigasi Pengawasan Publik (MIPP) yang di komandani, Sirajuddin segera melakukan investigasi kalau memang diduga kuat ada permainan proyek di BLK Makassar.Menurut Sirajuddin, semua instansi pemerintah, baik vertikal maupun Organisasi Perangkat Daerah, pengelola proyek menggunakan uang Negara wajib mengikuti aturan yang di keluarkan pemerintah, soal pengadaan barang dan jasa.” Itu ada Keputusan Presiden ,( Kepres ) ada Peraturan Presiden,(Pepres) dan banyak lagi aturan yang harus di persyaratkan,” terangnya.

Info yang pihaknya terima, sambung Sira bahwa BLK Makassar ada beberapa item kegiatan pengadaan yang beraroma korupsi, diantaranya pengadaan seragam lengkap bagi peserta, catering, transport setiap peserta dan ada beberapa lagi item kegiatan, semua itu menggunakan Uang Negara.

“Patut di duga terjadi persekongkolan oknum pejabat BLK Makaassar, oknum panitia lelang dan oknum pemilik , di sinyalir sudah di atur sedemikian rupa, seakan akan proses lelang proyek ini berjalan sesuai aturan, dengan adanya bocoran serta dugaan proyek persekongkolan, kami sebagai lembaga yang ikut mengawasi proyek pemerintah,” ungkap Sirajuddin

Kabag TU BLK Makassar, Purnomo Amd saat di temui, membantah tudingan yang di alamatkan kekantornya. “Semua lelang proyek bisa di lihat di PLSE Kementrian Tenaga Kerja, jadi tidak ada persengkokolan seperti itu, semua sesuai prosedur,” tegas Purnomo.

Terkait sertifikat halal perusahaan catering, Purnomo mengatakan,” saya kira beberapa perusahaan catering yang ada di Makassar belum memiliki sertifikat halal. “Kemungkinannya itu bukan persyaratan mutlak, lebih jelasnya ada di kelompok Kerja (POKJA) yang mengurusi pengadaan barang dan jasa, soal sertifikasi halal, itu masalah tehnis, yang mengethui POKJA, saya buka anggota POKJA, jadi tidak tahu hal seperti itu,”pungkasnya.

Dirinya menyayangkan sang pejabat tersebut tidak menyebutkan, berapa nilai anggaran untuk pengadaan baju seragam dan pengadaan catering, apa nama perusahaan pemenang tender. Prinsip transparansi pejabat BLK Makassar dalam menggunakan Uang Negara, masih jauh panggang dari api. (Ij/Hk)

 

 411 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *