Putra Siregar Jalani Sidang Perdana di PN Jaktim

JAKARTA, JAPOS.CO – Sidang perdana perkara kepabeanan dengan terdakwa Putra Siregar digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda pembacaan dakwaan, Selasa (11/8).

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putra Siregar didakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Kasipidsus Kejari Jaktim, Milono menyampaikan bahwa pekan depan saksi-saksi akan dihadirkan.

” Dan kami akan melihat dulu ya, kemungkinan ada tiga saksi lah yang akan kita hadirkan. (Keterkaitan saksi) ya nanti kita lihat ini kan belum,” ujar Milono Raharjo SH, usai sidang kepada wartawan.

Menurut Milono, kerugian negara akibat penjualan handphone ilegal yang didakwakan kepada Putra Siregar tercatat sekitar Rp 26 juta. Hal tersebut diutarakan dia, sesuai dengan pemeriksaan di kantor wilayah Bea Cukai DKI Jakarta.

” Kerugian negara dalam dakwaan kami sesuai dengan hitungan ahli di Bea Cukai itu sekitar 26 juta,” sambungnya.

Sementara menanggapi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putra Siregar menjelaskan informasi dan pemberitaan kasus handphone ilegal dianggap mengganggu dirinya. Menurutnya hal tersebut berdampak pada pembunuhan karakter dan sanksi sosial.

”Ini sangat mengganggu, pembunuhan karakter saya. Tapi tukang bakso itu menganggapnya sanksi sosial,” kata Putra.

Perlu diketahui, usaha handphone tersebut mulai dirintisnya dari jual beli handphone/hp bekas. Kemudian, modal hp seken menurut Putra berasal dari uang pribadinya sendiri.

Modal bisnis handphone, kata Putra bukan uang modal dari orang tuanya. Namun permasalahan yang melibatkan dirinya, menurut Putra merupakan bagian dari pengalaman yang bernilai.

”Tapi kembali lagi mau bagaimanapun makhluk yang kuasa itu Allah. Jadi kami kembali lagi tetap pembelajaran buat aku. Apa lagi memulai usaha dari nol bukan dari orang tua bukan dari orang kaya,” tandasnya.

Sementara, kuasa hukum terdakwa Putra Siregar menambahkan, permasalahan terkait kepabeanan diperkirakan mencapai total Rp 26 juta. Dia mencatat, pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7,5 persen dan pajak penghasilan (PPh) Rp 11 juta lebih.

” Jadi PPN nya itu PPH nya itu 7,5% PPN 10% . PPh-nya itu 11 juta 281. Jadi, kurang lebih sekitar 26 juta total kerugian. Jadi, kami dengan itikad baik dan bertanggung jawab apabila nanti apabila ada kekeliruan dan sudah menitipkan uang 500 juta,” kata Lukman Firmansyah SH bersama Rizki Rusdiantara SH.

Proses hukum yang telah berjalan di PN Jaktim, dia meminta bimbingan bila terdapat kekeliruan pada kliennya. Sebab, jika terdapat kekeliruan dalam perkara kepabeanan tersebut Putra Siregar telah menitipkan uang senilai Rp 500 juta.

” Jadi mudah-mudahan di persidangan terungkap kalau memang ada kekeliruan dari klien kami, kami berharap klien kami ini dibimbing,” terang dia lagi.(Red)

 

 

 

 

 135 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *