Direktur Krimsus Polda Sul-Sel Akan Lidik Dugaan Penyelewangan Bantuan Sosial Tunai-BST

MAROS, JAPOS.CO – Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan terdampak covid-19 dari pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Bantuan tersebut di transfer langsung oleh pemerintah pusat atau melalui pos indonesia apabila penerima tidak mempunyai rekening bank.

Di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Bantuan Sosial Tunai (BST) menuai masalah selama proses penerimaannya. Ratusan Warga yang mengadu bahwa dirinya akan di ganti oleh orang lain dengan berbagai alasan yang dilontarkan pemerintah kabupaten.

Dilihat dari kebijakan pemerintah, Syarat penerima BST adalah orang yang terdaftar dalam data DTKS yang belum mendapat bantuan lain seperti PKH, kartu sembako dan bantuan pemerintah lainnya. 

Seperti halnya atas nama A Anwar yang tinggal dilingkungan Bonto Kadatto Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai(BST) mengaku baru satu kali setelah itu tidak ada. “Saya sudah cek ke Dinas Sosial Maros tapi nama saya sudah tidak ada,” tutur Anwar kepada Japos.co, Kamis, (30/07).

Saat di konfirmasi Ketua Aliansi Pena Merah Iskandar Gondrong Mengatakan bahwa penerima tidak boleh di ubah- ubah.

“Setahu saya data penerima ini di keluarkan pusat melalui data yang diambil dari bawah,tentu yang berhak merubah data penerima ya pusat itu sendiri,pemerintah Kabupaten dan provinsi tidak boleh begitu saja mengganti penerima tanpa ada dasar aturan yang jelas,” jelas Isgor sapaan akrabnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros Prayitno saat dikonfirmasi telpon selulernya mengatakan hal tersebut bukan wewenang pihaknya yang merubahnya itu keputusan Pemerintah pusat, adapun yang dicabut bantuannya itu karena ada yang Doble seperti dia dapat sembako dapat juga uang jadi harus diberikan salah satu bentuk bantuannya, Kamis (30/7).

“Dan bagi warga yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai( BST) baru satu kali,itu sementara kita laporkan Ke Pemerintah Pusat sampai saat ini belum ada jawaban,” ucap Payitno.

Sementara saat diminta tanggapannya terkait adanya upaya mengganti penerima BST dan bentuk bantuannya tidak bisa dirubah, Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Agustinus mengatakan bahwa harus ada penyelidikan dahulu untuk mengetahui kebenaran data tersebut,yang jelas bahwa bantuan tersebut tidak bisa dirubah.

“Jika terjadi demikian, tidak bisa langsung menyimpulkan bersalah, harus di lidiki dulu baru di sidik,”ucap Diskrimsus melalui pesan whatsapp.(HK)

 

 1,380 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *