Dana Bansos PKH Kabupaten Sanggau Diduga Dikorupsi

PONTIANAK, JAPOS.CO – Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan kepada masyarakat miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program Pemerintah sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sejak Tahun 2007. Misi PKH yang semestinya menurunkan kemiskinan dengan pengucuran dana dari Pusat sebanyak triliunan rupiah setiap tahunnya termasuk untuk Tahun 2019 . Bantuan sosial PKH inipun terbagi menjadi dua jenis, antara lain :

  1. Bantuan Tetap untuk setiap keluarga :
  2. Reguler : Rp   550.000,-/Keluarga/Tahun
  3. PKH Askes : Rp 1000.000,/Keluarga/Tahun
  4. Bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH., terdiri dari :

Ibu hamil Rp 2.400.000; Anak usia dini Rp 2.400.000; SD Rp 900.000; SMP      Rp 1500.000; SMA/sederajat Rp 2.000.000;.dan disabilitas berat Rp 2400.000/tahun.

Kabupaten Sanggau sendiri telah menerima dana PKH, terhitung dari tahun 2017-2019 yang jumlahnya mencapai ratusan miliaran rupiah. Dalam hal ini diduga telah terjadi kebobolan dana KPM, PKH, yang diperkirakan 40-50 persennya.

Dari hasil investigasi komunitas sosial kemasyarakatan yang tergabung dalam wadah LSM “RMK” Rakyat Menanti Keadilan, diduga kuat ada konspirasi berjamaah yang melibatkan petugas pendamping mulai dari kabupaten bersama petugas bank sebagai penyalur melalui agen brilink Bank BRI Kabupaten Sanggau sebagai ujung tombak garda terdepan penyaluran dana KPM-PKH ke tingkat Desa.

Minimnya pengetahuan masyarakat akibat kurangnya sosialisasi jenis dana apa yang mereka terima disamping jangkauan yang begitu jauh antara desa mereka ke tingkat kota kecamatan, membuat peluang besar petugas lapangan membobol dana nasabah dengan cara mencairkan dana KPM-PKH pasalnya ATM Kartu Pra Sejahtra ,dipungut oleh petugas pendamping PKH kecamatan  untuk pencairan bersama agen brilink Bank  BRI ke unit-unit di tingkat Kota hingga Kecamatan.

Dalam hal ini masyarakat penerima PKH di tingkat Desa terisolir sama sekali dan tidak mengetahui jumlah dana yang mereka terima sebenarnya namun hanya dana ala kadarnya tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam buku rekening yang diberikan oleh petugas agen Bank BRI dengan pendamping PKH. Tercatat rata-rata dari Tahun 2017-2019 ,petugas pendamping PKH ditingkat Kecamatan juga merangkap pemilik ijin agen brilink Bank BRI, sehingga mereka leluasa memanfaatkan kesempatan untuk mengkorupsi dana PKH yang seharusnya bantuan untuk masyarakat miskin, seperti yang terjadi di Kecamatan Balai dengan 1200 KPM-PKH.

Diduga pendamping sekaligus agen brilink BRI dari Tahun 2017-2019 telah membobol dana Keluarga Penerima Manfaat selama tiga tahun dengan jumlah mencapai miliaran rupiah.

Menurut keterangan dari beberapa orang yang sudah terdaftar menjadi penerima manfaat PKH yang datang kepada Japos.Co mengungkapkan, pendamping sekaligus agen BRIlinnk berinisial L, dengan sengaja membobol dana penerima manfaat melalui rekening nasabah tanpa adanya pemberitahuan kepada peserta KPM-PKH .

Melalui Japos.co nasabah meminta agar aparat terkait segera mengusut tuntas para pelaku kejahatan korupsi di lingkungan Dinsos Kabupaten Sanggau hingga pejabat bank sebagai penyalur.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sanggau, Aloysius melalui kordinator pendamping mengatakan mempersilahkan temuan-temuan tersebut di laporkan.

“Sudah memnggil petugas pendamping kecamatan untuk bertatap muka langsung agar memberikan keterangan namun para pendamping menyebut ranah untuk menjawab ada pada atasan,” ungkapnya.

Sementara pimpinan Cabang BRI Sanggau melalui Kepala unit BRI Kecamatan Kembayan, Tri menjelaskan hal tersebut tanggung jawabnya berada di tangan agen BRILink, yang mencairkan langsung dana nasabah di kantor unit.

“Sebagian agen briling yang nakal sudah di cabut ijinnya,” terangnya.

Terpisah, Ketua Tim Investigasi Komunitas Sosial yang tergabung dalam wadah LSM “RMK”, Aris mengatakan akan mengawal persoalan yang menyangkut hajat orang miskin dan segera melaporkannya kepada aparat terkait dalam waktu dekat ini. “Kita tunggu keseriusan aparat untuk menanganinya,” pungkasnya.(Parulian Siagian)

 

 2,192 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *