Ini Tanggapan Fraksi DPRD KKU Terkait Pelaksanaan Anggaran 2019 Oleh Bupat

KAYONG UTARA, JAPOS.CO – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Kayong Utara sepakat menerima laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Bupati Kayong Utara, Drs. Citra Duani, 30 Juni 2020 lalu.

Dari 5 fraksi di DPRD Kayong Utara, secara umum hari ini Rabu (29/7) sepakat menerima dan menyetujui pertanggungjawaban kepala daerah tersebut.

Tetapi ada 4 fraksi yang memberikan catatan dan kritikan tajam kepada Bupati untuk diperbaiki atau tingkatkan.

Ke 4 fraksi yang memberikan persetujuan dan memberi catatan yaitu fraksi Demokrat, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar dan fraksi Kebangkitan Restorasi.

Sementara, 1 fraksi yaitu fraksi Kayong Bersatu yakni gabungan partai PDI-P, Perindo, PAN dan Gerindra, dapat menerima secara utuh tidak memberi catatan atau rekomendasi apapun terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut.

Umumnya, fraksi-fraksi yang memberikan catatan itu berisikan tentang rendahnya serapan anggaran di tahun 2019, kemampuan OPD mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi.

“Masih belum transparan memberikan data potensi pajak, retribusi daerah pada DPRD sehingga bisa menghambat proses pengawasan kepatuhan membayar pajak. Kemudian kurangnya koordinasi antar dinas menyangkut pelaksanaan perda” papar juru bicara fraksi Partai Demokrat, Muhammad Sukardi.

Selanjutnya, Fraksi Demokrat juga menyoal sisa lebih anggaran (Silpa) sebesar Rp. 35.032.315.171,84 yang dinilai terlalu besar sehingga Demokrat berasumsi Bupati masih lemah dalam perencanaan anggaran.

“Semestinya sisa anggaran sebesar ini bisa dialihkan ke program lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat” kata Sukardi.

Fraksi partai Golkar tak kurang kritisnya dalam mencermati LKPJ Bupati itu. Melalui Bung Tomo sebagai juru bicara fraksi, menyebutkan, Fraksi Golkar dapat menerima tetapi harus ada perbaikan dan perubahan.

“Kita minta Kepala Daerah untuk lebih mengoptimalkan serapan anggaran, sebab anggaran tahun lalu (2019) masih banyak yang tidak digunakan dan ini merugikan masyarakat” kata Bung Tomo.

Berikutnya, fraksi partai Hanura juga bernada serupa dengan Demokrat dan Golkar, tetapi pada kebijakan tertentu fraksi partai pengusung Bupati itu memberikan catatan.

“Agar diakomodir indikator pencapaian kerja tahun anggaran 2019 secara komprehensif seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi tingkat pengangguran, IPM, daya beli penduduk, bidang pendidikan serta nilai tukar petani dan nelayan” ungkap juru bicara fraksi itu, H.Dedi Effendi.

Dedi menambahkan, karena hal itu adalah prinsip dasar dalam membangun suatu wilayah.

“Itu diperlukan dan hendaknya dituangkan dalam progres report yang berguna sebagai evaluasi membangun wilayah” imbuhnya.

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh fraksi Kebangkitan restorasi yakni fraksi gabungan partai Nasdem, P3, dan PKB.

Melalui ketua fraksi sekaligus jurus bicaranya, Asnawi mengungkapkan Pemda Kayong Utara masih tergantung sumber dana dari pemerintah pusat.

Guna mengurangi ketergantungan itu, Fraksi Kebangkitan Restorasi merekomendasikan diantaranya, sektor pariwisata dan sumber pendapatan lain dapat dioptimalkan dengan baik.

“Pada SKPD terkait agar mengambil langkah yang kongkrit dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Potensi kekayaan alam yang belum tergali  atau sudah terlaksana untuk dioptimalkan” kata Asnawi. (Dins).

 

 

 476 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *