Kasus Tipikor, Mantan Camat Simbang Disinyalir Masih Bebas Berkeliaran

MAROS, JAPOS.CO – Operasi Tangkap Tangan (OTT ) yang dilalukan pihak Kejari Maros pada agustus 2019 tahun lalu, Camat Simbang Muh Hatta bersama SF pejabat pembuat akta tanah saat seorang warga diduga hendak menyetor uang ke camat. Setoran ini terkait dengan pembuatan akta jual-beli tanah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Muh Hatta dan SF tertangkap tangan saat melakukan dugaan pungutan liar terkait transaksi jual beli tanah. Dalam OTT itu, tim Kejari Maros menyita barang bukti uang sebesar Rp. 10,8 juta diruang kerja Camat Simbang.

Saat proses sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa Muh Hatta di sinyalir masih bebas berkeliaran, sehingga menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak diantaranya, Lembaga Pemantau dan Pengawasan Publik Nasional (LP3N).

Koordinator investigasi LP3N Risman mempertanyakan status seorang terdakwa yang diduga berada di luar tahanan.

“Itu mesti jelas, apakah terdakwa tersebut, tahanan rutan, tahanan rumah, atau tahanan kota , apalagi sesuai aturan seorang terdakwa tidak boleh bepergian atau kemana mana walaupun sebatas kota Maros, kalau memang Muh hatta berada di luar perlu di pertanyakan,” beber Risman

Sementara Humas Pengadilan Negeri Maros, Nasrun saat dikonfirmasi prihal tersebut menjelaskan perkara korupsi sidangnya di Pn Makasar.

 “Terkait persidangan silahkan buka di website PN Maros, di situ sudah ada perkara yang berjalan proses sidangnya, kalau perkara korupsi, Hakim Tipikor sidangnya di PN Makassar,” ujar Nasrun.

Di tempat terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Maros, Andi SH dan Hamka SH ketika di konfrmasi terkait status terdakwa Muh Hatta mengatakan bahwa pengadilan telah membuat penetapannya.

“Terkait mantan Camat Simbang Muh Hatta sementara ini menjadi tahanan rumah, sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan pihak Pengadilan. Jadi bukan JPU, malahan terdakwa pernah kita tahan. Setelah di serahkan ke pihak Pengadilan, itu sudah wewenang Hakim,” ungkapnya, Selasa (22/7).

Kendati demikian, sebagai JPU kalau sudah terbit surat penetapan Majelis Hakim terkait tahanan rumah, pihaknya segera ekskusi. “Soal proses sidangnya, kita lihat keterangan dari saksi ahli setelah itu pemeriksaan terdakwa,” tandas Andi SH di dampingi Kasi Pidsus, Afrisal SH dan Hamka tim JPU.

Sementara saat Japos.co mengkonfirmasi humas PN Negeri Makassar, menurut Adi petugas piket menyatakan bahwa humas sedang tidak ada.

“Humas sudah pulang pak, sedangkan Hakim Tipikor Daniel Pratu SH tidak bisa ditemui karena sementara sidang,” jelasnya, Kamis (23/7).(HK)

 

 

 

 

 493 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *