Program Organisasi Penggerak Belum Mempunyai Landasan Hukum 

JAKARTA, JAPOS.CO – Program Organisasi Penggerak (POP) yang saat ini anggarannya masih dibahas di DPR itu menyulut kontraversi di tengah masyarakat yang disebabkan kurangnya transparansi yang dilakukan Kemendikbud dalam menseleksi organisasi penggerak yang akan berkontribusi pada program ini. Hal tersebut diungkapkan Illiza Sa’aduddin Djamal Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jakarta, Kamis (23/7).

Menurutnya, kurangnya transparansi itu menyebabkan kekecewaan Muhammadiyan dan NU yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang mempunyai sejarah panjang pada kontribusi pendidikan di Indonesia.

“Seharusnya Kemendikbud tidak hanya menggandeng Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi penggerak, namun melibatkan keduanya dalam membangun konsep POP karena mempunyai pengalaman dalam dunia pendidikan, terbukti mempunyai lembaga pendidikan dari tingkat pra sekolah hingga perguruan tunggi serta menjangkau semua kalangan masyarakat, bahkan jauh sebelum Indonesia ini merdeka,” terangnya.

Program Organisasi Penggerak (POP) sendiri, kata Illiza sebenarnya merupakan program yang belum mempunyai payung hukum yang jelas karena Komisi X DPR RI belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan. Sehingga ketika peta jalan masih dalam tahap pembahasan, maka apapun program yang dijadikan sebagai pengejawantahan dari visi merdeka belajar yang realisasinya program menggunakan anggran negara harus melalui pembahsan di komisi X.

“Anggrana POP yang dianggarkan oleh Kemendikbud belum dibahas dan belum disetujui oleh DPR RI. Anggaran POP yang direncanakan sebesar Rp 595 miliar pertahun di komisi X masih berupa pagu indikatif, jadi belum ada kesepakatan terkait hal tersebut, karena masih menunggu pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” ungkapnya.

Illiza berharap POP nantinya menjadi bagian dari visi merdeka belajar yang fokusnya adalah untuk mencapai hasil belajar siswa dengan tujuan meningkatnya numerasi, literasi dan karakter siswa. “Diharapkan POP dapat membantu sekolah penggerak,” pungkasnya.(Red)

 

 

 

 104 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *