JPN Kejari Cimahi Siap Hadapi Gugatan Ibu Kandung Terpidana Kasus Tipikor

KAB BANDUNG, JAPOS.CO – Sidang gugatan Perdata No.50/PDT.G/2020/PN.BLB digelar Jumat (17/07) bertempat di Komplek Aneka Bakti Leuwigajah Cimahi, sidang tersebut dihadiri oleh Majelis Hakim PN Bale Bandung Kukuh Kalinggo Yuwono, SH MH(Ketua), Dina Hayati Syofian, SH MH (Anggota), Ika Lusiana Riyanti, SH (Anggota). 

Masing-masing pihak tergugat (1) Herry Supriyatna (Terpidana 3 Tahun perkara Tipikor), tergugat (2) Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cimahi dan Tutut Tergugat (BPN), sedangkan dari pihak penggugat Nyonya Yayat Dinarsih.  

Agenda sidang dilaksanakan Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) objek sengketa satu unitrumah yang terletak di Komplek Aneka Bakti Jalan Warga Bakti Nomor 8 RT 007/RW 001 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. 

Informasi yang diperoleh Japos.co dilapangan, penggugat Yayat Dinarsih adalah ibu kandung Herry Supriyatna terpidana kasus Tipikor Alkes RS Cibabat Tahun 2013 yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar 4,8 Miliar Rupiah, dan hingga saat ini Herry masih menjalani masa tahanan di Rutan Kebun Waru Kota Bandung. 

“Yayat Dinarsih menggugat Herry dan JPN Kejari Cimahi beserta Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Negeri Bale Bandung karena merasa telah memiliki bukti kwitansi jual beli satu unit rumah yang beralamat di Komplek Aneka Bakti No.8 RT.007/RW.001 Kel Leuwigajah dengan tergugat 1,” jelas Fabian Swantoro, SH MH yang juga menjabat sebagai Kasidatun Kejari Cimahi.

Ia juga menerangkan, penggugat hanya memiliki kwitansi jual beli, sedangkan Sertifikat rumah masih atas nama terpidana Herry Supriyatna, jadi pihak Kejari Cimahi akan berpegang pada atas nama sertifikat rumah tersebut untuk melakukan penyitaan, dalam amar putusan Mahkamah Agung terpidana Herry diwajibkan untuk membayar denda 200.000.000 Rupiah.

Adapun isi putusan Kasasi Mahkamah Agung memperbaiki putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.32/Tipikor/2017/PT.BDG Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada PN Bandung No 26/Pidsus/TPK/2017/PN.BDG Tanggal 27 September 2017.

Mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Herry Supriyatna selama 3 (Tiga) Tahun dan denda 200.000.000 Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 Bulan, hingga saat ini denda tersebut belum dibayar oleh Herry Supriyatna, oleh karena itu JPN Kejari Cimahi melakukan penyitaaan satu unit rumah milik terpidana sebagai pengganti kerugian keuangan Negara.

Sementara Kajari Cimahi M.Noor Ingratubun saat dikonfirmasi Japos.co mengatakan dirinya telah memberikan arahan dan petunjuk kepada tim JPN agar tetap optimis menghadapi gugatan ini.

“Niat kita tulus dan selalu mentaati aturan hukum dalam menjalankan tugas, JPN akan berusaha secara maksimal mengembalikan kerugian keuangan Negara yang telah dirampok para koruptor,” tegasnya.(HendriH)

 

 

 364 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *