Pejabat Satpol PP Bandung Barat Dimintai Keterangan di Kejari Kabupaten Bandung

KAB BANDUNG, JAPOS.CO – Dua pejabat Sat Pol Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat sambangi kantor Kejari Kab Bandung Selasa (14/07), kedua pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid) ini mendatangi Kantor Kejaksaan untuk dimintai keterangannya terkait penggunaan Anggaran Tahun 2017.

Pantauan Japos.co dilapangan kedua pejabat yang dimintai keterangannya oleh penyidik Seksi Intelijen adalah Kabid Tramtib dan Kabid Gakda Satpol PP KBB, keduanya diperiksa penyidik diruangan terpisah.

“Penyidik Inteiljen mengundang kedua pejabat ini karena adanya laporan dari masyarakat, sehingga pihak Kejaksaan perlu melakukan pendalaman dalam rangka mengumpulkan fakta yang relevan “jelas Teuku Syahroni selaku Kasi Intel Kejari Kabupaten Bandung.

“ Kemudian apabila ditemukan adanya dugaan penyimpangan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara maka akan dilanjutkan ketingkat penyelidikan/penyidikan “lanjutnya.

Saat ditanya berapa jumlah anggaran yang dilaporkan masyarakat yang diduga di Mark Up oleh oknum pejabat Satpol PP KBB, “Saya tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh karena ini masih tahap pulbaket, penyidik kita juga masih baru mulai melakukan pengumpulan data, “jelas Roni.

Di era kepemimpinan Paryono, SH sebagai Kajari Kabupaten Bandung telah berhasil mengembalikan uang pengganti Perkara Tipikor 1,6 Miliar rupiah ke kas Negara dan melalui JPN Kejari Kab Bandung juga berhasil mengembalikan aset Negara (Tanah) PDAM Tirta Raharja senilai 30 Miliar Rupiah, padahal sudah puluhan tahun aset tanah tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kepercayaan publik terhadap kinerja pihak penegak Hukum khususnya dalam pemberantasan Tipikor diwilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat masih sangat rendah

Untuk merubah persepsi masyarakat terhadap Kejari Kab Bandung selama ini dianggap kurang bertaring, saat inilah momentun yang tepat untuk mengembalikan citra Kejaksaan sebagai pengawas APBD dan harus berani mengganjar tuntutan yang maksimal kepada oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi diwilayah Hukumnya. (HendriH)

 

 1,210 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *