Dua Kadis Di Lingkungan OPD Ketapang Disorot Publik

KETAPANG, JAPOS.CO – Jabatan Tinggi Pratama (JTP) atau setara Kepala Dinas dilingkungan Pemkab Ketapang jadi perbincangan sejumlah warga. Menurut mereka, birokrasi Ketapang dikatakan kurang sehat dalam pengembangan karier Aparatur Sipil Negara.

Mereka mencontohkan, Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) Kedua kepala dinasnya dinilai sudah cukup lama menjabat.

“Tidak baik dalam tata kelola dan pengembangan organisasi, tidak memberikan kesempatan pengembangan karier bagi ASN lain yang berpotensi dan cakap duduk di jabatan tertentu” kata Isa Anshari ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang, Minggu malam (12/7).

Berdasarkan data yang dikumpulkan, Kadisdik dikomandoi Drs.Hendrikus Jahilin,M.Pd, menjabat sejak tahun 2015 sementara Distanakbun diduduki Ir. L.Sikat Gudag.M.Si berkuasa mulai tahun 2016.

 

Diperkirakan Kadisdik akan pensiun sekitar tahun 2025 dan Kadistanakbun tahun 2026 jika mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam PP dan UU itu disebutkan, batas pensiun seorang ASN yang menduduki jabatan sebagai jabatan tinggi pratama dibatas usia 60 tahun.

Sehingga lanjut Isa Anshari, beredar spekulasi dalam menentukan dan mempertahankan jabatan dikaitkan dengan soal kedekatan atau kemampuan memberikan sesuatu pada atasan atau mungkin pada Kepala Daerah.

Kemungkinan isu dan kondisi itupun seakan diaminkan oleh seorang politikus Ketapang yang duduk di parlemen.

“Tiap-tiap OPD basah (istilah dinas yang banyak proyek) dimungkinkan hal demikian terjadi” ujar politikus yang tidak ingin namanya disebut.

“Dua OPD itu pejabatnya telah tersangkut perkara Korupsi bahkan sering terdengar keributan soal bagi-bagi atau dugaan pengaturan proyek yang dinilai publik” tambahnya.

Agar didapat birokrasi yg bersih, profesional dan memberikan kesempatan pengembangan karier serta menghindari stigma negatif, Isa Anshari dan politisi itu meminta untuk dievaluasi tata kelola ASN.

“Jangan biarkan seseorang menduduki jabatan kadis terlalu lama karena semakin lama akan semakin pintar untuk berlaku korup atau semena-mena. Jangan diangkat hanya berdasar dukungan politik atau kelompok tertentu apalagi pejabat yang tau cari muka dengan membuat laporan ABS” kata Isa Anshari. (Dins).

 

 2,339 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *