HNW Desak Presiden dan DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas, Agar Bisa Fokus Urus Covid-19

JAKARTA, JAPOS.CO – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H M Hidayat Nur Wahid, MA kembali mendesak agar Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mencabutnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sebagaimana aspirasi banyak pihak, untuk hentikan kegaduhan politik ditengah semakin mengkhawatirkannya pandemi Covid-19 di Indonesia. Bahkan sejak bbrp hari terakhir Indonesia sudah menjadi Negara dg jumlah korban terbanyak se ASEAN, dan Jurubicara Negara unt penanganan covid-19 sudah umumkan bhw prosentase kematian akibat Covid-19 di Indonesia adalah yg tertinggi se-Dunia.

HNW sapaan akrabnya mengatakan dalam kondisi itu, RUU HIP telah hadirkan polemik dan demo dimana-mana, yg membuat kegaduhan di masyarakat Indonesia yg lagi terkena darurat kesehatan akibat pandemi covid-19, karena banyak sekali konten mendasar yg kontroversial, yang dinilai publik sbg mendowngrade Pancasila sebagai dasar negara, mengaburkan Pancasila yg disepakati olh PPKI dan termaktub dlm Pembukaan UUD 45 dg memunculkan Trisila&Ekasila, serta mengaburkan sila KeTuhanan YME menjadi Ketuhanan saja, atau Ketuhanan yang berkebudayaan.

Selain tidak diterimanya usulan FPKS dan bbrp Fraksi lainnya unt memasukkan TAP MPRS no XXV/1966 ke dalam konsideran Mengingat, sampai RUU itu dibawa ke Rapat Paripurna DPR, dg mengabaikan FPKS dan FPD yg tidak ikut menandatangani pengusulan RUU tsb ke Rapat Paripurna DPR. Memang akhirnya PDIP setuju unt menghapus ketentuan soal Trisila dan Ekasila, dan memasukkan TAP MPRS no XXV/1966 ke dalam RUU HIP. Tetapi kesadaran publik akan masalah2 mendasar yg timbul akibat RUUHIP sudah sangat meluas, termasuk pihak2 yg menuntut agar RUU HIP ini dihentikan atau ditolak bahkan dicabut dari Prolegnas, juga semakin beragam, bukan hanya dari Kelompok Agama Islam saja, bahkan dari Legiun Veteran dan Pemuda Pancasila serta Forum Guru Besar UPI.

“Saat pandemi Covid-19, demo menolak RUU HIP itu semakin meluas di pusat maupun di daerah. Banyak sekali pihak, baik pimpinan MPR, pimpinan DPD dan sebagian fraksi di DPR, Menkopolhukam, maupun ormas lintas agama (NU,Muhammadiyah,PGI,KWI,Hikmabudhi,PHDI, Matakin) MUI,FPI, PP (Pemuda Pancasila) Legiun Veteran RI, Asosiasi Dosen se Indonesia, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, GP Anshor,ICMI dll, sepakat agar RUU HIP ini dihentikan pembahasannya. Dalam rapat kerja di Baleg bersama Pemerintah dan DPD, anggota baleg dari FPKS juga sudah sampaikan lagi agar sebagai pihak yg usulkan (sekalipun tidak bulat) agar Baleg/DPR menarik usulannya ke Pemerintah dan menyepakati bersama Pemerintah dan DPD unt menarik RUU HIP. Krnnya apalagi yang ditunggu pimpinan DPR untuk melaksanakan komitmen menghentikan RUU HIP sebagaimana sebelumnya telah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR,Aziz Syamsudin kepada delegasi Pengunjuk Rasa? Atau Presiden segera menyampaikan sikap resmi Pemerintah unt tidak membahas/tidak menyetujui RUU yg kontroversial dan mendapatkan penolakan dari masyarakat luas itu,” tukasnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (9/7). 

Lebih lanjut, HNW juga mengapresiasi adanya perubahan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pergantian Wakil Ketua Baleg yang memimpin pembahasan RUU HIP itu di Baleg sebelumnya.

“Ini langkah yang positif yg signalnya bisa ditangkap olh  masyarakat, bahwa akan ada perubahan kebijakan terkait RUU HIP dg tidak dilanjutkan lagi pembahasannya. Sekalipun yg diperlukan publik adalah adalah sikap resmi fraksi2 dan DPR yang tegas sepakat menghentikan atau mencabut RUU HIP ini dari Prolegnas, agar masyarakat semakin yakin dan tenteram, dan tidak curiga&gaduh lagi. Agar mrk juga bisa selamat dari covid-19, dan bisa diajak bersama-sama atasi covid-19,” ujarnya. 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat penghentian dan pencabutan RUU HIP dari Prolegnas dapat mengakhiri saling curiga,saling tuduh atau fitnah terkait RUU ini.

“Misalnya, banyak yang melakukan disinformasi thd sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) karena menolak dan tidak mengikuti tanda tangan pengusulan RUU HIP tersebut ke Rapat Paripurna DPR. Malah ada yang palsukan tanda tangan Anggota DPR dari FPKS. Alhamdulillah ini sudah diklarafisikasi, semoga dapat mencerahkan masyarakat terkait sikap FPKS yang tegas menolak dan menghentikan RUU HIP itu,” jelasnya. 

“Polemik, saling curiga, dan demo2 tsb akan berakhir apabila RUU HIP ini dicabut dari Prolegnas. Jadi dengan itu maka Negara bisa menenteramkan Rakyat, agar semuanya bisa berkontribusi&kembali fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, krn Indonesia sudah menjadi Negara dg jumlah korban tertinggi se ASEAN, bahkan prosesntase rata2 korban meninggal yg tertinggi se Dunia,” pungkas Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta dan Luar Negeri ini.(Red)

 

 1,738 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *