Rapat Parpurna ke III Pelaksanaan Raperda APBD TA 2019, Mendengarkan Pandangan dari Fraksi-Fraksi

LAHAT, JAPOS.CO – Rapat Paripurna ke-III pertanggungjawaban pelaksanaan Raperda APBD Tahun 2019 dilaksnakan di ruang offroom Pemkab Lahat, mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi, Senin (29/6).

Dalam rapat tersebu diikuti Bupati Lahat Cik Ujang SH, Wakil Bupati Lahat Heryanto SE MM, Sekda lahat Januarsyah Hambali SH MM, Wakil Ketua DPRD Lahat Gaharu, Sekwan Ramsi SE. MM, 27 orang Anggota dewan, serta undangan lainnya.

Dari pandangan umum Fraksi Partai Demokrat akan terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi kinerja, membangun sistem berbasis teknologi informatika serta membuat terobosan baru dalam mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sehingga seluruh proses pelaksanaan APBD kedepan dapat dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Partai demokrat juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dan jajarannya, instansi vertikal, ormas, dan elemen lainnya yang telah bahu membahu dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga menjadikan kabupaten lahat dalam kawasan zona kuning dan tidak menutup kemungkinan kedepan menjadikan kabupaten lahat menjadi zona hijau.

Sementara Fraksi Partai Gerindra menilai kinerja BUMD perlu ditingkatkan untuk mendongkak pencapaian pendapatan daerah yang lebih baik, dimana selama ini pendapatan asli daerah kabupaten lahat selalu didominasi oleh pajak dan retribusi daerah, oleh karenanya perlu formula yang tepat agar BUMD kedepan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah juga  penyelesaian konflik sengketa tanah di arta prigel sampai saat ini belum ada kejelasannya, salah satunya rekomendasi DPRD bagi perusahaan untuk menghentikan seluruh aktivitasnya sebelum menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Golongan Karya meminta kepada pemerintah daerah perlunya dibangun komunikasi yang baik antara eksekutif dan dprd sebagai mitra kerja, yang saling membutuhkan masukan-masukan baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan APBD, sehingga sinergisitas antara kedua lembaga ini tetap terjalin harmonis.dan kepada pemerintah daerah pada saat tatanan normal baru ini dimulai, pemerintah kabupaten lahat dengan dukungan Instansi Vertikal dan masyarakat berkolaborasi mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kabupaten lahat, sehingga kedepan penyebaran virus Covid-19 secepatnya teratasi dengan baik.

Sedangkan dari Fraksi Partai PDI-P, memohon kepada pemerintah daerah keterbukaan perngunaan anggaran untuk penangulangan dan dampak dari Covid -19dan kepada pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait karni mohon kiranya untuk tidak mengizinkan angkutan batu bara yang melewati jalan kabupaten dan agar pada awal bulan Januari 2021 sudah terbentuknya pegawai fungsional pengadaan barang dan jasa, dikarenakan batas waktu pembentukan nya paling lambat 31 Desember 2020, Inspektorat diharapkan mengawasi dana desa agar tidak ada penyelewengan dana desa juga pihak Eksekutif untuk memprioritaskan program-program dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan guna untuk meningkatkan perekonomian di kabupaten lahat terkhusus kepada pemerintah daerah untuk segera menindak lanjuti permasalahan perbatasan wilayah antara Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim di Desa Tunggul Bute dan Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu.

Karena di wilayah tersebut tapal batas sudah banyak yang bergeser dan sudah ada pembangunan dana APBD kabupaten lain di wilayah tersebut pemerataan penempatan aparatur sipil negara jangan menumpuk di beberapa dinas saja, mermperbanyak tenaga-tenaga teknis di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan Perkebunan.

Pada program Pendidikan dan Kesehatan dengan salah satu Visi dan Misi Bupati Sekolah dan Berobat Gratis.
dan memperhatikan nasib dan mencari solusi untuk tenaga kerja honorer K2 kabupaten lahat, terkait dukungan dan suport pemerintah daerah di APBD tahun Anggaran 2020 tentang program ekonomi kreatif dalam upaya memberdayakan pengusaha kecil dan menengah demi terciptannya kemandirian dan menciptakan lapangan kerja serta Program-program apa saja yang dapat mendongkrak APBD Kabupaten Lahat kedepannya Segera menindak lanjuti permasalahan perbatasan wilayah antara Kabupaten Lahat dan Katupaten Muara Enim di Desa Tunggul Bute dan Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu. Karena di wilayah tersebut tapal batas sudah banyak yang bergeser dan sudah ada pembangunan dana APBD kabupaten lain diwilayah tersebut.

Untuk Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon kepeda kita semua sebagai penyelenggara negara jangan ikut terprovokasi dengan isu yang lagi berkembang sekarang tentang rancangan undang – undang haluan ideologi pancasila ( RUU HIP ) sehingga menjadikan kegaduhan di masyarakat dan untuk satuan kerja yang membidangi masalah pendidikan, agar bisa untuk meng kroscek dan menindak lanjuti kebenarannya disalah satu kecamatan dikabupaten lahat yang sekolahnya tidak membayar gaji guru honorer.

Kemudian untuk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan agar pemberian bantuan sosial covid-19 oleh pemerintah kabupaten lahat yang bersumber dari APBD kabupaten lahat tahun anggaran 2020, dinilai belum maksimal dimana masih kurang meratanya bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat serta kualitas bantuan sosial yang perlu perbaikan kedepannya, menangani secara serius terhadap permasalahan pengurangan tenaga kerja diperusahaan PT. SBWP yang terletak di desa tanjung baru kecamatan merapi barat agar perusahaan tersebut memberikan hak-hak karyawan yang telah diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Fraksi Partai Gabungan 8 mengucapkan selamat kepada pemerintah kabupaten lahat dan seluruh SKPD yang tekait yang telah bekerja keras untuk mendapatkan kembali opini wajat tanpa pengecualian (WTP ) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019 untuk keenam kalinya dari badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia. semoga WTP ini dapat dipertahankan untuk seterusnya dan Dinas pendidikan Kabupaten Lahat sampai saat ini belum mengeluarkan ijin PAUD PKK Melati Desa Nanjungan Kecamatan Kikim Selatan, padahal gedung yang telah dibangun oleh pemerintah, sarana dan prasarananya sudah memadai serta anak didiknya.(Mar/Jml)

 

 187 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *