Perusahaan Pertambangan Dan Perkebunan Harus Mempunyai Akses Jalan Sendiri

KETAPANG, JAPOS.CO – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Joko Prastowo mengatakan, kerusakan sejumlah titik jalan di Kabupaten Ketapang, diakibatkan banyak faktor.

Selain faktor alam dan muatan kendaraan melebihi tonase, diduga adanya andil besar perusahaan pertambangan dan perkebunan melakukan aktivitas usahanya. Padahal setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas seperti mengangkut hasil usahanya harus melalui akses jalan sendiri.

Urusan jalan dikatakan Joko, sebenarnya telah diatur sepenuhnya dalam Undang-Udang No. 38 tahun 2004, Tentang Jalan. Disana dijelaskan, secara konsepsi penguasaan jalan seutuhnya dikuasai oleh Negara.

“Untuk penggunaan akses jalan sendiri (khusus), sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dimana pedoman pengaturannya ditetapkan dengan keputusan menteri. Hanya saja, keputusan menteri ini baru pada perusahaan pertambangan, sementara mengatur secara tekhnis perusahaan perkebunan sampai saat ini belum ada,” katanya.

“Maka, untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur secara tekhnis di tiap daerah, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, menciptakan produk hukum yang bernama Perda,’ tambahnya.

Terkait boleh atau tidaknya perusahaan dalam melakukan aktivitas kendaraaan di jalan Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota, dijelaskan Joko, bisa saja, yang penting mendapakan ijin dan tidak melebihi tonase yang telah ditentukan atau memenuhi syarat. Bagi mereka yang melanggar pasti ada sangsi.

Dalam hal ini ditegaskannya, mengantur arus jalan transportasi merupakan tugas dari Dinas perhubungan. Namun dalam pengambilan tindakan hukum khusunya di Kabupaten Ketapang, Dinas Perhubungan mengalami kendala dan ada kelemahan. Dinas di bawah kepemimpinannya itu diakui, belum memiliki tenaga penegak hukum di bidang satu ini. Mereka yang bertugas sebagai penegak hukum harus memiliki pendidikan khusus.

“Jadi, selama ini kita hanya melakukan himbauan dan arahan agar perusahan dalam membawa hasil usahanya dapat mentaati aturan yang ada, seperti tidak melebihi dari tonase yang ditentukan,” kata Joko.

“Dan Insya Allah, dalam waktu dekat kita akan mengirim pegawai untuk mengikuti tugas belajar sesuai jurusan yang dibutuhkan tersebut,” lanjutnya.

Melalui media ini Joko menghimbau kepada perusahaan yang menggunakan jalan pemerintah tetap mengikuti aturan yang ada dan apabila jalan mengalami kerusakan, diharapkan perusahaan dapat membantu memperbaiki jalan tersebut.

Bagaimanapun menurutnya, pemerintah telah memberikan toleransi kepada perusahaaan, maka dari itu diharapkan pula sebaliknya. Sehingga jalan milik rakyat ini tidak menjadi kendala bagi pengguna lainnya.

“Oh ya, sebenarnya tahun ini kita juga telah mengusulkan jembatan timbang untuk dua daerah, yakni Kecamatan Kendawangan dan Matan Hilir Selatan (Pelang), namun belum disetujui. Mudah-mudahan tahun depan bisa terealisasi,” ungkapnya mengakhiri.(Tris/Har)

 1,034 total views,  22 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *