Situasi Sulit, SMA Purna Manunggal Tapung Kampar Tetap Bebankan Sejumlah Kutipan Kepada Orang Tua Siswa

PEKANBARU, JAPOS.CO  – Pemerintah sudah memberikan tambahan dana BOS sebesar Rp. 100ribu/ siswa kepada sekolah-sekolah untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Tahun 2020 ini, SD naik unit costnya dari Rp800 ribu menjadi Rp900 ribu. Untuk SMP, dari 1 juta menjadi Rp1.100.000. Untuk SMA naik dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,5 juta. SMK akan tetap sama karena tahun lalu telah dinaikkan dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,6 juta dan untuk Pendidikan Khusus akan tetap sama Rp 2juta persiswa.

Namun meskipun demikian masih ada saja pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah yang melakukan pengutipan terhadap orang tua murid.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Tapung Kab Kampar, yaitu SMA Purna Manunggal diduga sudah melakukan praktek pungli yang sangat memberatkan orang tua siswa.

Menurut keterangan TU SMA Purna Manunggal Kec. Tapung Kab Kampar dana yang dibebankan kepada orang tua murid adalah Dana penerimaan siswa baru Rp 920.000, Dana UNBK Rp 600.000, Dana perpisahan Rp 200.000, Dana SPP Rp 100.000, Dana praktek persatu semester Rp 120.000, Dana bahan ajar/LKS satu semester Rp 130.000, Dana OSIS /Semester Rp 60.000, Dana Mos Rp 50.000 dan Dana Atribut Rp 60.000.

Berdasarkan sumber yang dihimpun oleh media, SMA Purna Manunggal Kec Tapung melakukan pengutipan diduga tanpa ada tenggang rasa. Menurut sejumlah siswa, jika mereka tidak memenuhi dana yang diterapkan oleh pihak SMA Purna Manunggal, para siswa takut tidak diikutsertakan dalam ujian UNBK.

“Uang perpisahan kami aja Rp 200ribu, SPP Rp 100ribu, untuk UNBK Rp 600ribu” jelas sejumlah siswa.

Namun menurut mereka, karena tidak laksanakan acara perpisahan pihak sekolah berjanji akan mengembalikan uang perpisahan tersebut.

Salah satu orang tua siswa yang berpenghasilan hanya Rp 850ribu mengatakan ia tidak sanggup membayar uang SPP anaknya. Menurut orang tua murid tersebut saat ia hanya mampu mengangsur, pihak sekolah menekankan agar cepat-cepat dibayarkan sisanya.

“Kata pihak sekolah, jika tidak cepat dibayar anak saya tidak ikut ujian “ ungkapnya.

Menurutnya lagi,  sebelumnya anaknya menerima dana KIP namun setelah di SMA tidak lagi menerima KIP.

Sejak wabah Virus Corona melanda Indonesia, aktivitas sekolah pun diliburkan oleh pemerintah hingga saat ini, namun pihak SMA Purna Manunggal tetap melakukan pengutipan penuh terhadap orang tua murid meskipun tidak ada aktivitas proses belajar mengajar.

Saat media mengkonfirmasi hal tersebut, Kepala SMA Purna Manunggal, Agus Suwar  menjelaskan karena itu sekolah swasta, pengutipan tersebut sudah mendapat izin dari pihak Dinas terkait.

“Kami ini sekolah swasta dan biaya tersebut diperkenankan oleh Dinas” jawab Agus melalui pesan Whatsapp.

Menanggapi hal ini, Kadis pendidikan Provinsi Riau melalui Tarmizi, Kacap wilayah Kabupaten Kampar mengatakan kalau dulu dibenarkan pungut SPP.

“Jika sudah dirapatkan oleh pihak Komite Sekolah dan telah disepakati oleh orang tua murid tanpa ada paksaan dari pihak manapun, walaupun sebenarnya hal  ini tidak diperbolehkan sebab dana BOS sudah dinaikkan oleh Pemerintah” terang Tarmizi.

Dikutip dari laman media Kompas.com tanggal 21/06/2020 ( judul “Sekolah Swasta Kini Dapat Dana BOS Afirmasi dan Kinerja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan perubahan pada alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja. Dana BOS dan Kinerja kini bisa digunakan oleh sekolah swasta.

Sebelumnya, Dana BOS Afirmasi dan Kinerja hanya digunakan oleh sekolah negeri. Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja difokuskan untuk sekolah yang paling membutuhkan dan terdampak pandemi COVID-19. Dana Bos Afirmasi dan Kinerja diberikan untuk sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA, SMK, SLB) yang paling membutuhkan. Dana bantuan sebesar Rp 60 juta per sekolah per tahun, dan dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah.

Dana Bos ini digunakan untuk pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga kependidikan jika dana masih tersedia, belanja kebutuhan belajar dari rumah seperti pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar, dan belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan COVID-19 seperti sabun, pembasmi kuman, dan penunjang kesehatan lainnya.

Ada dua syarat sekolah yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Pertama, berada di wilayah terpencil atau terbelakang, kondisi masyarakat adat yang terpencil, perbatasan dengan negara lain, dan terkena bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya (sesuai Permendikbud No. 23 / 2020, Kepmendikbud No. 580 / 2020, dan Kepmendikbud No. 581 / 2020).

Kedua, diprioritaskan untuk sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin lebih besar, sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah, dan sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap lebih besar (sesuai Permendikbud No. 24 / 2020 dan Kepmendikbud No. 582 / 2020).  (AH) 

 

 528 total views,  7 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *