Gejolak Bansos Covid-19, HMI Minta Bupati Turun Tangan Ke Masyarakat

PANDEGLANG, JAPOS.CO – Sejumlah emak-emak di Desa Surianeun Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang menggeruduk balai desa pada Senin 22 Juni 2020 Mereka mengeluhkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Covid-19 yang dianggap tidak merata, sehingga banyak warga yang kurang mampu malah tidak mendapatkan. Mereka juga menuding pembagian BST hanya orang tertentu.

Berdasarkan yang dihimpun hasil investigasi  dengan warga yang ikut serta demonstrasi menyampaikan protes kepada pemerintah desa.

Seorang peserta aksi Yuli mengeluhkan, masih banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan, dan saya sendiri sama tidak mendapatkan, padahal di kampung lain banyak warga yang mendapatkan bantuan terutama dari anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Lanjut Yuli, sebelumnya kita belum mendapatkan dari Anggaran yang pernah turun dari pusat mau pun propinsi, bahkan bansos pun kita tidak mendapatkan. Pernah menanyakan hal ke desa, tapi di janjikan saja nanti nunggu DD turun, “eh udah turun kita tetap tidak mendapatkan , aneh nya yang mendapatkan itu lebih justru yang ekonominy mampu dan keadaan rumah nya pun bagus, ko kita gak dapat ” ungkapnya saat diwawancarai.

Senada dengan Yuli. Warga Desa Surianeun, Ahmad Bahrowi mengatakan, sudah berumah tangga selama 10 tahun dan mempunyai anak 3 belum mendapatkan bantuan dari mana pun, itu PKH, BPNT , BST atau BLT dan lainnya.

“Padahal kondisi saya menganggur selama covid ini dan keadaan rumah saya pun memprihatikan kenapa pihak desa tidak melihat itu” ujarnya saat curhat ke Ketua Umum HMI Pandeglang saat ada persoalan yang langsung turun ke lokasi untuk melakukan investigasi.

Ahmad Bahrowi menuturkan, ada sebagian warga yang dianggap kurang tepat mendapatkan bantuan, malah masuk menjadi penerima BST. Hal itu yang mendorongnya bersama puluhan emak-emak lain untuk melakukan protes ke desanya saya pun ikut melihat emak emak pada demo.

Menurutnya, emak-emak kecewa setelah mendapatkan penjelasan dari sang kepala desa, lantaran Kepala Desa setempat tidak bisa menjamin apakah mereka bakal mendapatkan bantuan. Padahal mereka yang demo, sangat berhak mendapatkan bantuan.

Hadi Setiawan Selaku formature/ Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang sangat prihatin dan miris ketika turun langsung ke akar rumput untuk mendengar keluhan-keluhan warga soal polemik BST atau bantuan Covid-19.

“Dalam hal ini Bupati sebagai kepala Daerah harus turun, saya yakin disetiap pelosok Desa Dan kecamatan menuai polemik soal BST, jangan hanya pencitraan di media saja seolah olah sudah merata keadilan BLT ini ,tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.

Menurutnya, kami akan tetap konsisten bersama masyarakat, mendengar keluhan-keluhan dibawah ternyata sangat miris sekali saat turun mendampingi masyarakat.

Selain itu juga, bantuan BST atau bansos covid-19 yang sudah ditetapkan harap harus dievaluasi dan kami dari HMI Pandeglang juga mendorong Bankeu Provinsi yang berjumlah 55 Miliyar yang saat ini belum cair harus tepat sasaran penerimanya,dan pertanyaan sederhana kenapa harus menunggu BST menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Bukan APBD atau Silpa anggaran tahun sebelumnya, tutup Hadi. (Yan)

 269 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *