Relawan Jokowi: Jika Pelaksanaan Pilkada Langsung 2020 Dipaksakan, Potensi Meledakkan Covid-19 di Indonesia

JAKARTA, JAPOS.CO – Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP, memutuskan menyetujui pemungutan suara Pilkada serentak 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo), Tigor Doris Sitorus, meminta keputusan itu harus ditinjau ulang. Pasalnya, jika pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 daerah tersebut dipaksakan, berpotensi memunculkan bom pandemi Covid-19 meledak, hal itu dikatan ketika diminta tanggapannya terkait keputusan itu, Kamis (28/5/2020).

“Tahapan hingga pencoblosan pilkada serentak serta kampanye bakal menimbulkan kerumunan. Kondisi ini dikhawatirkan bisa menambah banyak pasien Covid-19,” kata Tigor.

Karenanya Tigor mengusulkan agar pilkada serentak tahun ini dikembalikan saja ke masing-masing DPRD di 270 daerah.

“Untuk menjaga stabilitas politik negara dan efisiensi anggaran serta memperhatikan energi Pemerintah yang juga sudah terkuras dalam penanganan Covid-19, maka Presiden Joko Widodo akan lebih baik memersiapkan opsi penerbitan Perppu agar pemilihan kepala daerah dilakukan dengan dipilih oleh anggota DPRD,” ujar Tigor.

Tigor menegaskan, kalaupun pilkada langsung dilaksanakan pada 9 Desember 2020, maka pelaksanaan kampanye atau penyampaian visi-misi calon kepala daerah kepada masyarakat tidak akan efektif di tengah bayang-bayang pandemi Covid-19.

Menurut Tigor, para pemilih juga banyak yang akan sangat sulit datang ke TPS untuk melaksanakan pencoblosan sebab faktor ekonomi yang semakin sulit serta dibayangi ketakutan akan Covid-19.

“Belum lagi informasi yang kurang efektif tentang siapa kepala daerah yang akan dipilih karena tidak maksimalnya kampanye,” tutur Tigor.

Tigor berpandangan, bila pilkada langsung dilaksanakan pada 9Desember 2020, anggaran KPU dan anggaran pilkada juga telah terkuras karena telah dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Ini berarti pemerintah harus menambah dana untuk pelaksanaan pilkada langsung. Di sisi lain, kalau terus terjadi pemunduran waktu pelaksanaan pilkada langsung, maka kepala daerah di Indonesia yang sudah habis masa jabatannya akan digantikan oleh Plt. atau pejabat yang tidak definitif di masing-masing daerah sehingga roda pemerintahan menjadi kurang efektif,” urai Tigor..

Tigor juga meyakini, jika keputusan memberikan kewenangan kepada DPRD memilih kepala daerah akan membuahkan hasil yang baik. Antara lain mengurangi pengeluaran negara sehingga dapat dialihkan untuk membantu rakyat yang terkena dampak Covid-19. Kemudian meringkankan beban pekerjaan pemerintah yang sudah cukup lelah dalam menghadapi Covid-19.

“Dengan terpilihnya kepala daerah yang definitif, fungsi pemerintahan dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, pemerintah dan rakyat juga dapat kembali fokus bekerja untuk menghadapi tantangan akibat Covid-19, maupun dampak paska pandemi,” tutup Tigor.(RED)

 949 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *