Sidangkan Terdakwa Kasus Perjudian Positif Covid-19 Hingga Meninggal, Hakim Tugianto Layak Diberi Sanksi

JAKARTA, JAPOS.CO – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) DR Syarifuddin SH MH diminta memecat hakim Tugiyanto yang tetap menyidangkan terdakwa terpapar Covid-19, Kamis, (14/5/2020), salah satu terdakwa yang disidangkan telah meninggal dunia.  

Tugiyanto selaku pimpinan majelis hakim perkara kasus perjudian terhadap 95 terdakwa dinilai tidak melaksanakan tahapan dalam menyidangkan suatu perkara sehingga diduga melanggar undang-undang. Sebagian terdakwa wanita yang disidangkan berada di Rutan Pondok Bambu dan menurut informasinya, terdakwa bernama LCT terdampak Covid-19 yang dirujuk rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur telah meninggal dunia. 

Kendati pihak Rutan Pondok Bambu sebelumnya telah menerbitkan surat peniadaan sidang akibat tahanan terpapar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan jaksa sebelum sidang sudah memberitahukan kepada majelis hakim ada terdakwa yang akan dituntut sedang dirawat di Rumah Sakit Polri, namun majelis hakim tetap melaksanakan sidang teleconference ke Rutan Pondok Bambu dan LP Cipinang. Padahal beberapa terdakwa kasus perjudian itu berada di RS Polri Kramat Jati, untuk menjalani perawatan. 

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim tidak menanyakan terdakwa apakah dalam keadaan sehat atau sakit. “Boro Boro hakim menanyakan hal itu, terdakwa pun tidak mengetahui kalau dirinya disidangkan,” kata sumber yang tidak ingin disebut jati dirinya itu. 

Majelis hakim persidangan agenda pembacaan tuntutan Jaksa, (14/05), saat membuka persidangan tidak menanyakan kepada para terdakwa apakah keadaan sehat atau tidak. 

Setelah palu hakim membuka persidangan, langsung memberikan waktu kepada jaksa Fedrik Adhar dan Jaksa Doni untuk membacakan tuntutannya. “Silahkan pak Jaksa bacakan tuntutannya,” kata majelis. 

Menyikapi persidangan yang dinilai melanggar hukum tersebut,  Jamaluddin Sam SH, pemerhati penegakan hukum Indonesia mengatakan, pimpinan majelis yang menyidangkan perkara tersebut ditengarai telah menciderai profesionalisme seorang hakim. Dimana langkah pertama seorang hakim saat membuka persidangan harus menanyakan kepada terdakwa, apakah dalam keadaan sehat atau sakit. 

Menurutnya, jika seorang terdakwa sudah diketahui dalam keadaan sakit maka persidangan akan ditunda. Apalagi dalam persidangan kasus perjudian itu sudah ada surat dari Karutan Pondok Bambu untuk peniadaan sidang karena sejumlah tahanan wanita mengalami Covid-19. 

Jaksa Penunut Doni Panjaitan pun sudah memberitahukan bahwa terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah sakit Polri, namun majelis tidak mengindahkannya dan mempersilahkan jaksa membacakan tuntutannya.  

Menurut Jamaluddin, Hakim Tugiyanto layak dijatuhkan sanksi tidak lagi diberikan hak memegang palu hakim. “Setiap ketua majelis hakim yang akan membuka persidangan harus melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang. Sehingga hakim Tugiyanto dinilai sengaja telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang tata cara persidangan untuk umum serta melanggar kode etik hakim dan juga melanggar undang undang tentang kewenangan hakim. Dalam hal ini, hakim yang bersangkutan telah melaksanakan kewenangannya sendiri, bukan kewenangan undang-undang,” bebernya. 

Menyikapi tudingan pelanggaran hukum yang dilakukan majelis hakim pimpinan Tugiyanto, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tumpanuli Marbun SH MH mengatakan, jika terdakwa tidak hadir karena pemeriksaan berkas perkaranya sudah selesai dalam hal ini sudah tahap pembacaan tuntutan tidak masalah. Terdakwa berada di rumah sakit atau tidak hadir dalam sidang dapat dibenarkan undang undang kewenangan hakim. “Akan tetapi terkait status penahanannya karena di rumah sakit dibantarkan atau ditangguhkan saya tidak tau,” katanya, (18/05). 

Anehnya, humas tidak menjelaskan apakah seorang pimpinan majelis hakim salah atau tidak jika tidak menanyakan kondisi kesehatan terdakwa sebelum persidangan dimulai.

Seharusnya, hakim Tugiyanto langsung membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebab Jaksa Doni Panjaitan sebelum membacakan tuntutannya telah memberitahukan kepada majelis bahwa kondisi terdakwa sedang kritis di RS Polri. Namun hakim tidak mengindahkannya, sehingga terdakwa sampai meninggal masih menyandang status hukum,” kata sumber.(Herman)

 398 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *