BANGKA, JAPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr Ida Farida SE MM Ak CSFA CA kepada Bupati Bangka Mulkan di ruang pertemuan BPK di Pangkalpinang, Rabu (20/5/2020).
Predikat WTP ini merupakan quattrick setelah sebelumnya Pemkab Bangka juga mendapatkannya di tahun 2017 dan 2018 sarta 2019.
Bupati Bangka Mulkan menyatakan bahwa meskipun di tengah keprihatinan pendemi Covid-19, namun Ramadhan 1441 H tahun ini merupakan bulan penuh berkah dan prestasi bagi Pemkab Bangka. “Setelah 30 April 2020 yang lalu, kami menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik Indonesia dari Presiden, hari ini (20/5/2020), kami kembali meraih prestasi penghargaan WTP dari BPK,” sebutnya.
Opini ini, lanjut dia merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan Pemkab Bangka Tahun 2019 yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. “Kami mendapatkan WTP karena laporan keuangan yang kami sajikan dianggap memberikan informasi yang akuntabel berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan,” katanya.
Pemkab Bangka menurut dia, telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Bupati Bangka menyampaikan terimakasih kepada seluruh Organisai Perangkat Daerah (OPD) yang telah berkerja keras, bekerja cerdas dan bekerja cermat dalam mengelola APBD 2019.
Bupati pun berharap, kinerja ini bisa terus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Sementara Wakil Bupati Bangka Syahbudin menegaskan bahwa WTP memang merupakan target pemkab dengan Misi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis IT” adalah sandarannya. WTP yang diraih harus dapat menjadi pendorong untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel dan tentu saja harus berorientasi pada hasil.
Wabup juga menyatakan bahwa kejujuran dan keikhlasan harus menjadi prinsip utama bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. “Dengan kejujuran dan keikhlasan, pengelolaan keuangan akan berada pada jalurnya dan terhindar dari kesalahan pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Lain hal Sekda Bangka Andi Hudirman menyatakan bahwa opini WTP yang diraih harus menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja, perbaikan sistem pengelolaan aset juga pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
Kedepan, ujar dia, penata kelolaan pemerintahan daerah harus lebih baik dengan melakukan pengelolaan aset dan barang secara profesional dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, juga pelaporan keuangan yang tertib administrasi. “Opini WTP ini harus sejalan dengan kinerja dan akselerasi terhadap pelayanan dan pembangunan,” ungkapnya.
Kepala Bappeda, Pan Budi Marwoto menyatakan bahwa Opini WTP yang diperoleh bukan hasil instan, tetapi melalui proses terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian intern. “Kami juga selalu mengkaitkan dan menyandingkan pengelolaan APBD dengan laporan kinerja instansi pemerintah dan memastikan dampak positifnya bagi pembangunan daerah. Dengan cara ini kami juga meyakini bahwa pelaksanaan APBD sudah relatif ekonomis, efisien, efektif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” tukasnya.
WTP ini merupakan bukti kinerja yang terintegrasi. Integrasi tersebut dapat dilihat dari mekanisme kerja seluruh OPD yang terstruktur dengan baik dan terus diawasi sekaligus dievaluasi secara ketat oleh pimpinan.
Mekanisme kerja tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendaalian, evaluasi, pengelolaan asset serta pengadaan barang dan jasa, dan memastikan dampak positifnya bagi pembangunan daerah. “Jadi, kuncinya adalah membangun integrasi.
Dengan integrasi antara tata kelola keuangan daerah dan kinerja inilah pada tahun 2020 ini Pemkab Bangka mendapatkan prestasi dan penghargaan bergengsi dari Pemerintah Pusat. Disamping meraih nilai BB atau sangat baik dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja, Pemkab Bangka juga berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik Indonesia,” paparnya.
Berbeda dengan Kepala BPKAD Iwan Hindani menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemkab Bangka disusun berdasarkan empat kriteria umum. Yang pertama adalah laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kedua, dilengkapi bukti yang memadai. Ketiga, Pengendalian intern sudah lebih baik, dan yang keempat, penyusunannya sudah sesuai undang-undang.
Oleh karena itu, bebernya, Laporan Keuangan 2019 disajikan dengan detail disertai bukti-bukti yang valid atas pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan non permanent disertai pengelolaan aset tetap yang akuntabel. “Asset kami catat dengan baik dengan disertai dokumen kepemilikan yang sah,” akunya.
Kepala Inspektorat Darius menyatakan bahwa Pemkab Bangka mengelola APBD sepenuhnya berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Aturan tersebut menganut basis Cash towards Accrual, dimana Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dengan basis akrual, sedang. Penerapan SAP sampai memperoleh opini WTP merupakan rangkaian proses panjang dan dilakukan berdasarkan pada kesesuaian dengan SAP, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
“Pasal-pasal dalam SAP yang digunakan sebagai kriteria kami pahami merupakan satu kesatuan yang utuh dengan mempertimbangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami,” tandasnya.(Oby/Adv)
