Diduga Data Penerima BST Masih Tetap Ngaco

PANDEGLANG, JAPOS.CO – Ratusan warga masyarakat terdiri dari berbagai desa se Kecamatan Labuan mendatangi kantor Camat Labuan di Jl Raya Labuan Pandeglang, untuk mencairkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 yang bersumber dari bantuan provinsi sebesar Rp 500 ribu perjiwa, Senin (18/5).

Pencairan kali ini menyusul dari bantuan Kemensos yang telah dicairkan sebelumnya. Tak berbeda dengan pencairan sewaktu dari Kemensos sebesar Rp 600 ribu, pencairan dana bantuan yang bersumber dari provinsi pun masih dirasa tidak tepat sasaran.

Pantauan Japos.co di lokasi pembagian, masih terdapat nama-nama penerima bantuan yang sudah mendapatkan bantuan pemerintah seperti PKH dan bantuan lainnya. Tak hanya itu, terpantau juga banyak penerima dana BST tergolong mampu.

Menurut pengakuan beberapa penerima bantuan, dana BST yang mereka terima hanya Rp 450 ribu, padahal sebelumnya sudah digembor-gemborkan oleh pemerintah bahwa dana bantuan yang bersumber dari provinsi jumlahnya sebesar Rp 500 ribu yang akan diterima oleh para penerima bantuan. Namun faktanya, beberapa warga yang sudah mendapatkan bantuan mengaku cuma dapat Rp 450 ribu.

Selain itu terlihat juga kerumunan massa yang mengabaikan protokol kesehatan dan minimnya pengamanan di lokasi. Namun sayangnya, saat wartawan mencoba menggali informasi lebih lanjut, tak ada pihak-pihak berwenang baik petugas dari bank ataupun petugas lainnya yang bisa dikonfirmasi mengingat kondisi pencairan belum usai.

Menyoroti kejadian di kantor Camat Labuan soal pembagian BST, Dani Kusuma, Aktivis Mahasiswa dari KOMANDO pun angkat bicara. “Bantuan sosial yang merupakan suatu program dari pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten yang sampai hari menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa, aktivis dan masyarakat,” ungkapnya.

Program yang seharusnya membantu perekonomian rakyat khususnya di Kabupaten Pandeglang, kata dia masih banyak yang tumpang tindih bahkan tidak tepat sasaran dan banyak pula dari kalangan orang mampu yang mendapatkan program bantuan tersebut.

Masih kata Dani, terkait program bantuan yang tidak tepat sasaran pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas apa yang dirasakan masyarakat. “Jika Dinas Sosial tidak bisa membawa perubahan kesejahteraan sosial, lebih baik mundur dari jabatannya karena ini persoalannya uang negara yang dihambur-hamburkan,” katanya.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disebut DTKS yang digunakan dan menjadi acuan oleh Dinas Sosial adalah data dari tahun 2015 yang seharusnya data itu tidak dipergunakan lagi untuk Program Bantuan Sosial. “Dan apabila terus dibiarkan maka akan semakin banyak masyarakat yang akan menderita,” tandasnya.(NA2)

 412 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *