Fraksi PKB, Usulkan Guru Madrasah dan Guru PAUD di Trenggalek Juga Mendapat Bantuan

TRENGGALEK, JAPOS.CO Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek gelar rapat kerja bersama pihak Eksekutif, kali ini dengan agenda pokok bahasan, progres penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

Bertempat di Graha Paripurna, rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam yang didampingi  unsur pimpinan Dewan, Sekda Trenggalek, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Sosial P3A, Satpol-PP, BPBD, dan seluruh Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Trenggalek, Rabu (13/5/2020).

Dalam rapat, salah satu Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Amin Tohari mengusulkan  pemberian bantuan untuk para guru madrasah dan guru PAUD, yang terdampak wabah Covid-19.

“Karena para guru madrasah dan guru PAUD  itu, juga terdampak pandemi Covid-19,” sebutnya.

Menurut Amin, ketika banyak pihak di prioritaskan mendapatkan bantuan kenapa para pengajar di lini spiritual keagamaan malah belum tersentuh. Padahal, di pundak para pengajar tersebut terdapat pula beban moral yang besar untuk generasi penerus.

“Dari para guru madrasah dan PAUD tersebut, akhlak generasi mendatang akan dibentuk, jadi harus ikut diperhatikan pula kondisi mereka. Apalagi dimasa pandemi ini,” imbuhnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Amin Tohari, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi juga menyampaikan jika beberapa waktu lalu sempat ada laporan dari Desa Ngepeh, Kecamatan Tugu. bahwa hingga kini para petugas yang berjaga di pos pantau Covid-19, belum kunjung menerima honor. Padahal sebelumnya pemberian honor tersebut sudah dijanjikan.

“Mohon untuk dinas terkait benar-benar memperhatikan dan menyelesaikan ini, jika memang itu benar benar terjadi,” tandasnya.

Lebih lanjut, kata Doding, Pasca penerapan physical distancing di Desa Ngepeh, desa Karangdowo dan Desa Ngadisoko para petugas yang melakukan penjagaan belum menerima insentif sebagaimana di sepakati sebelumnya.

“Kalau memang ada perjanjian honor, harus segera disampaikan dan diselesaikan. Sebaliknya, jika tidak ada, juga harus segera diinformasikan agar polemik tidak berkelanjutan,” tandas politisi PDIP ini. (HWi)

 

 832 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *