KONTRAC Datangi Bupati Pasuruan Beri Dukungan dan Saran Penanganan Covid-19

PASURUAN, JAPOS.CO – Para penggiat LSM dan Tokoh Agama yang tergabung dalam Komunitas Untuk Transparansi Covid-19 (KONTRAC) mendatangi Bupati Pasuruan guna memberikan suport terkait penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda, Senin (11/5/20).

Di pendopo kabupaten, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan Sekda Misbah Zunib menyambut kedatangan KONTRAC selepas buka puasa. Dalam sambutanya, Gus irsyad (sapaan akrabnya) menyetujui semua usulan yang disampaikan dan mengajak semua elemen untuk saling mendukung.

Bupati juga berharap Pasuruan jangan sampai ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk itu masarakat harus disiplin dan ikuti anjuran dari pemerintah, karena itu salah satu upaya yang bisa dilakukan agar masalah pandemi Covid-19 ini bisa dilalui dengan selamat. “Pada intinya saya sangat setuju dengan semua usulan yang diajukan, saya juga berharap jangan sampai ada PSBB, tetap ikuti anjuran pemerintah,” ungkap Gus Irsyad.

Sedangkan Koordinator KONTRAC Lujeng Sudarto meminta masalah ekonomi masyarakat harus lebih diperhatikan, Lujeng juga meminta adanya chek point masuk Kabupaten Pasuruan. “Untuk masalah ekonomi agar menjadi konsen bersama karena itu masalah yang sangat mendasar di masarakat. Lalu terkait masalah Covid-19 minimal masuk Kabupaten Pasuruan harus ada cek poin, dan kalau ada pendatang dari luar harus ada surat rekom kesehatan,” katanya.

Masih Lujeng, masalah pembatasan sosial seperti di desa atau daerah harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah, jangan sampai ini menjadi gagah-gagahan. Gugus tugas harus transparan, seperti apa kawasan atau klaster mana yang kategori zona merah, agar warga bisa antisipasi.

“Terkait rasionalisasi anggaran, terutama pambangunan infrastruktur yang prioritas dulu, untuk yang lain kalau bisa dipending,” tandas Lujeng.

Dalam draf yang disusun oleh KONTRAC ada beberapa poin yang diusulkan pada Bupati Pasuruan, 

  1. Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pasuruan harus membuat dan memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) kepada pemerintah di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan terkait pelaksanaan pembatasan sosial, physical distancing, lockdown secara lokal. Penerapan pembatasan sosial di tingkat desa, kelurahan atau kampung harus memiliki standar operasional yang tidak berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi yang semakin memburuk. 
  2. Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pasuruan harus lebih intensif melakukan edukasi dan sosialisasi secara efektif kepada warga dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait pelaksanaan physical distancing guna meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. 
  3. Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus mempersiapkan skema jaring pengaman sosial kepada warga yang rentan secara ekonomi  terhadap dampak pelaksanaan pembatasan sosial dan physical distancing akibat wabah Covid-19 yang dalam pengumpulan datanya menggunakan sistem data terpadu dari struktur desa agar lebih valid dan faktual sesuai realita di lapangan. 
  4. Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus mempersiapkan langkah-langkah antisipatif terkait meningkatnya kerawanan sosial maupun potensi kriminalitas dari dampak maupun pasca wabah Covid-19. 
  5. Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait penggunaan dana desa di tingkat pemerintahan desa dalam penanganan Covid-19. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih penanganan serta tumpang tindih anggaran dengan yang sudah dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pasuruan. 
  6. Gugus Tugas Covid-19 harus mempersiapkan fasilitas karantina dan ruang-ruang medis alternatif untuk mengantisipasi potensi lonjakan warga yang berstatus PDP maupun yang positif terkonfirmasi positif Covid-19 
  7. Gugus Tugas Covid-19 segera mendata, menginventarisir dan melakukan pengadaan alat medis bagi kebutuhan tenaga medis untuk antisipasi potensi lonjakan warga atau pasien positif Covid-19. 
  8. Gugus Tugas Covid-19 harus membuat Media Center, sebagai bentuk transparansi informasi terkait perkembangan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Team dari Media Center tersebut beranggotakan dari kalangan pemerintah (state) , Civil Society Organisation (NGO, LSM, Ormas serta Pers) dan dari kalangan dunia usaha (Private Sector). 
  9. Mendorong dan mendukung langkah pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk mengorganisir partisipasi dari kalangan dunia usaha (private leading sector) dan seluruh elemen masyarakat warga Kabupaten Pasuruan untuk turut serta berpartisipasi secara terukur dan sistematis terlibat dalam penanganan Covid-19. 
  10. Dalam penanganan penyebaran dan dampak wabah pandemi Covid-19, meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan kaji ulang setiap kebijakan yang diambil agar  tidak mereduksi fungsi pelayanan publik lainnya. 
  11. Gugus Tugas Covid-19 segera mendirikan posko dan check point di seluruh pintu keluar masuk di kawasan Kabupaten Pasuruan sebagai  filter tracing, perpindahan dan mempermudah pengawasan serta pendataan warga yang keluar masuk baik warga lokal maupun warga luar daerah Kabupaten Pasuruan (yang melakukan kegiatan untuk bekerja maupun kepentingan serta urusan lain) untuk mengurangi dan mempermudah pengawasan penyebaran wabah Covid-19. 
  12. Pemerintah kabupaten Pasuruan harus melakukan kaji ulang kebijakan terkait penundaan pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi dan pembangunan fisik yang tidak memiliki korelasi secara signifikan terhadap penanganan dan penyebaran wabah Covid-19. 
  13. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Gugus Tugas Covid-19 segera membuat skema anggaran Rp 77 miliar secara transparan dan skala prioritas pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan yang primer dan urgensi. 
  14. Gugus Tugas Covid-19 melakukan pembenahan dan  peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan profesionalitas serta kapasitas personal di jajaran struktural Gugus Tugas Covid-19. 
  15. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Gugus Tugas Covid -19 menyiapkan back up planning untuk pemulihan sosial atau social recovery terhadap warga maupun lingkungan keluarga yang telah menjadi korban wabah Covid-19 dari stigma negatif serta pengucilan lingkungan sekitar. 
  16. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Gugus Tugas Covid -19 segera melakukan giat bantuan sosial untuk warga Kabupaten Pasuruan yang terdampak secara sosial maupun ekonomi dan menyiapkan pemulihan sosial ekonomi setelah wabah Covid-19 selesai. 
  17. Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengawasi  kinerja serta penindakan kepada oknum-oknum dalam jajaran organisasinya yang menyalahgunakan jabatan serta kewenangannya untuk melakukan tindakan demi kepentingan pribadi maupun golongan dengan menggunakan isu wabah Covid-19.(Ww)

 141 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *