Pembagian BST di Kantor Desa Sukajadi-Carita Diprotes Warga

PANDEGLANG, JAPOS.CO – Sejumlah warga satroni kantor Desa Sukajadi Kecamatan Carita, Minggu (10/5) saat akan dibagikan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 600 ribu yang bersumber dari pemerintah pusat. Pasalnya kedatangan warga tersebut hendak protes akan adanya double penerima bantuan. Khawatir memicu kekisruhan atas kejadian tersebut akhirnya pembagian BST ditunda.

Namun saat itu, warga yang menyatroni kantor Desa Sukajadi berhasil masuk dan menemui sang kepala desa di ruangannya. Pemrotes yang diwakili Samsul, warga RT 02 RW 03 mempertanyakan adanya warga yang mendapatkan program ganda tapi hal itu dibiarkan dan langsung diberikan pada yang bersangkutan. “Saya melihat sendiri, bagaimana tidak cemburu, yang lain dapat bantuan sampai ganda, ya PKH, ya BPNT tapi kami satupun bantuan tidak ada,” ungkap Samsul.

“Saya atas nama warga yang hadir disini juga mempertanyakan dan memperotes kenapa yang mendapatkan bantuan itu orang-orang dekat dengan pengurus desa saja,” kata Samsul dan diamini oleh warga.

Sementara Udin, Kepala Desa Sukajadi berdalih bahwa dalam bekerja dirinya tidak sendiri. “Kepala desa itu tidak sendiri, kami memiliki RT dan Kadus, mungkin Ketua RT maupun Kadus selama ini tidak ada komunikasi dengan warga atau ada kesalahanpahaman dalam menyampaikan komunikasi. Berdasarkan hal itu warga yang mendapatkan bantuan double, salah satunya harus diambil,” ujarnya di hadapan warga dan disaksikan Muchrizal Sekretaris Kecamatan Carita. Saat itu, Rizal juga ikut menenangkan warga. “Tenangkan diri, tenangkan hati, ambil nafas lalu kita cari solusi,” katanya.

Suasana tegang mulai menurun ketika kepala desa berjanji akan mencatat dan memasukkan nama orang-orang yang mendapatkan bantuan program pemerintah, termasuk warga yang mendapatkan BST. “Yang jelas, semua warga pasti mendapatkan, kalau tidak di tahap 1 pasti tahap 2 atau tahap 3 bisa atau bisa juga di tahap 4,″ sebut Udin.

Hj Nuriah, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Pandeglang selang beberapa jam tiba di kantor Kecamatan Carita. Di depan muspika dan para kepala desa berikut pendamping PKH serta TKSK Kecamatan Carita dirinya mengatakan, semestinya tidak harus terjadi rangkap nama soal bantuan, juga sangat kontradiksi antara peserta yang layak dan tidak untuk memperoleh bantuan, contohnya di KPM PKH misalnya. “Di sisi lainpun kita tidak bisa memungkiri jika mereka yang mendapatkan bantuan berdasarkan data tahun 2015. Akan tetapi sudah tahu hal itu, kenapa pihak desa dan pendamping PKH tidak bersama-sama menetralisir lewat musdes? Nah kalau kenyataan itu dibiarkan terus, kapan selesainya?” tegas Kandinsos di ruang kerja Camat Carita.(Na2)

 1,146 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *