Ketua TP PKK Trenggalek Serahkan Bantuan Kepada Warga di Kecamatan Pule

TRENGGALEK, JAPOS.CO – Ikut mempunyai andil dalam membantu masyarakat terdampak adanya pembatasan sosial akibat wabah Covid-19, Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek kembali menyerahkan bantuan. Kali ini beberapa warga masyarakat di Kecamatan Pule yang disasar oleh organisasi yang di digawangi istri Bupati Trenggalek tersebut. 

Penyerahan bantuan ini dilakukan, berbarengan dengan penyampaian sosialisasi 10 aksi gerakan berjarak untuk melawan Pandemi Corona.

Bantuan diserahkan kepada perwakilan warga yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Pule. Diantaranya, yatim piatu, penyandang disabilitas maupun sejumlah pejuang PAUD dan janda-janda tua. Salah satunya, Kadinem nenek 80 tahun warga Desa Pule yang tinggal di gubuk reot bersama cucunya. Yang bersangkutan belum pernah mendapatkan bantuan sosial resmi dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Hal ini dikarenakan dirinya (Kadinem_red) belum memiliki NIK sendiri. 

Tim beserta Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek pun mendatanginya guna melihat langsung kondisi nenek tersebut sekaligus memberikan bantuan dan mencarikan solusi yang tepat untuk permasalahan ini. 

Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini mengatakan jika bantuan ini diwujudkan dalam bentuk uang tunai dan sembako yang diambilkan dari donasi hasil penggalangan jejaring dibawah naungan PKK.

“Kemarin sudah terkumpul kurang lebih 20 juta rupiah lebih. Direncanakan, dari uang yang terkumpul ini akan kita ambil beberapa sesuai list yang diusulkan oleh Bu Camat,” sebutnya.

Jadi, lanjut Novita, tim akan keliling ke seluruh kecamatan untuk memberikan bantuan sosial sesuai list yang disampaikan oleh ibu camat. Selain itu, TP PKK Kabupaten juga menugaskan kepada tim yang ada di desa agar membantu kepala desa maupun pemerintah desa (pemdes), untuk melakukan ‘cross check’ data terhadap masyarakat yang tidak mempunyai NIK.

“Seperti hari ini, yakni Pak Slamet yang ada di Karangan, beliau juga tidak memiliki NIK dan masih menjadi satu dengan NIK anaknya, sehingga belum pernah mendapatkan salah satu jenis bantuan sosial dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten,” imbuhnya.

Setelah ini, masih kata dia, tim kami akan melaporkan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk memproses mulai pemecahan KK ataupun mendaftarkan beliau kepada beberapa program bantuan sosial yang ada. 

“Harapan kami, semoga kedepan sudah tidak ada lagi warga yang belum masuk data kependudukan. Sehingga, ketika ada program apapun dari pemerintah semuanya bisa tercover,” tandas ibu tiga putra ini.

Sedangkan Kepala Desa Pule, Purwadi, saat disinggung soal warganya yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali ini menerangkan jika memang yang bersangkutan belum memiliki KK sendiri. Saat ini masih ikut KK anaknya yang pegawai negeri sipil (PNS) meskipun tidak tinggal satu rumah dengan anaknya. 

“Namun begitu, pihak pemdes juga sering memberikan bantuan kepada beliau kok,” ujar Purwadi.

Masih kata Kades Pule, karena KK nya belum terpisah sehingga membuat pihak pemdes tidak bisa berbuat banyak, apalagi mengikutkan yang bersangkutan kedalam program bantuan sosial dari pemerintah. Apalagi, status dalam KK ada anak yang dirasa mampu karena bersetatus sebagai PNS.

“Masih satu KK dengan anaknya yang PNS, jadi pihak pemdes juga bingung ketika akan memasukan yang bersangkutan kedalam program bantuan sosial dari pemerintah,” pungkasnya. (Her)

 

 

 309 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *