Pandangan Ketua DPRD Ketapang Tentang Polemik Pasar Ratu Melati

KETAPANG, JAPOS.CO – Pembangunan ratusan kios dan ruko Pasar Ratu Melati Ketapang adalah bertujuan merelokasi pasar sementara. Pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut hasil kesepakatan antara forum pedagang dengan Forkopimda Kabupaten Ketapang, 20 Januari 2019 lalu.

Pasar tradisional yang beralamat di Jl Merdeka Ketapang Kalimantan Barat itu, dibangun atas dasar inisiatif dan swadaya forum pedagang pasar dengan menelan dana kurang lebih Rp 2 miliar. Sementara terjadi relokasi, berlatar belakang karena selama berdagang di Pasar Range Setap, para pedagang sering mengalami kerugian, disebabkan sepi pengunjung.

Hanya saja, akhir-akhir ini keberadaan pasar yang baru berumur kurang lebih 3 pekan itu menuai polemik. Selain dibangun di atas tanah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, keberadaannya belum mendapat izin, baik atas hak tanah maupun izin operasionalnya.

Polemik tersebut pun semakin lengkap, setelah pedagang menyatakan akan meminta ganti rugi jika direlokasi ulang. Merekapun juga bertekad, jika benar-benar terjadi relokasi dari pasar sekarang ini (Pasar Ratu Melati), mereka tidak ingin direlokasi ke pasar yang lama (Pasar Rangge Sentap).

Para pedagang berharap Pemda Ketapang dapat mencarikan tempat yang strategis sebagai pengganti.

Menyikapi tekad dan keinginan pedagang di atas, Japos.co mencoba menghubungi pihak terkait guna mendapatkan keterangan, namun setelah diwawancarai, pihak-pihak tersebut terkesan lempar wewenang.
Pemda Ketapang melalui Setda Farhan SE pada waktu itu tidak memberikan tanggapan atau keterangan dengan alasan apa relokasi pasar dan pedagang tidak mau direlokasi kembali, serta terkait dana penggantian yang dikeluarkan para pedagang, sudah ada instansi teknis  yang menanganinya.

“Setda Ketapang punya staf dan dinas teknis yang menangani. Jika ingin mendapat keterangan pasar, bisa dikonfirmasi Dinas Perindag dan Aset Daerah Ketapang,” katanya Rabu, (29/4).

Demikian juga dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ketapang melalui Kasie Perizinan, ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa persoalan dimaksud bukanlah wewnang mereka, namun ranahnya  pengambil kebijakan.

Dijelaskan, tugas Perindag adalah sebatas pembinaan, pengawasan dan penataan pasar-pasar resmi pemerintah.

Terkait tanah kepemilikan Pemrov Kalbar, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang melalui Kabid Aset Daerah John Lay Heri mengatakan, Pemda Ketapang telah berupaya mengurus agar tanah tersebut dihibahkan ke Pemda Ketapang, dan pemda tidak sedang mengurus pinjam pakai yang merupakan keinginan para pedagang.

“Kita sudah dua kali melayangkan surat ke pemerintah provinsi guna pengurusan hibah, terakhir sekitar November 2019. Namun kita belum mendapat jawaban atau balasan dari provinsi. Dan Pemda Ketapang sampai saat ini tidak ada niat untuk melakukan pinjam pakai tanah,” katanya.

Menyikapi polemik yang ada, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang Febriadi SSos MSi mengatakan, para pedagang agar memahami dan menghormati kesepakatan yang dibuat.

Relokasi pasar yang ada, menurutnya adalah relokasi sementara, dimana Pemda Ketapang sedang berupaya mencarikan solusi, menemukan formula baru dan serasi, bagaimana cara meramaikan pasar yang dianggap para pedagang sepi dari pembeli.

Formula serasi dimaksud bisa saja seperti, membangun taman sekitar pasar, menjadikan pusat pelabuhan di Pasar Rangge Sentap atau menambah infrastruktur lainnya sehingga Pasar Rangge Sentap menjadi pasar primadona warga Ketapang.

“Kesepakatan relokasi tersebut maksimal satu tahun. Sampai pada waktunya jika pemerintah menganggap pantas untuk pindah maka pedagang wajib pindah,” terangnya. Selasa (5/5).

“Meminta agar pemda mengganti dana yang digunakan untuk membangun pasar dan mencarikan lokasi pasar di luar Pasar Rangge Sentap, tidak ada dalam kesepakatan, jangan mendesak dan membuat pemda jadi serba salah, sehingga dapat mengantarkan Pemda Ketapang melakukan korupsi dan inkonstitusional. Itu merugikan dan bukan budaya kita,” tambahnya.

Selanjutnya Febriadi menghimbau Pemda Ketapang sementara melakukan pembenahan Pasar Rangge Sentap, pedagang Pasar Ratu Melati agar melakukan aktivitas secara tertib, jaga kebersihan, keamanan dan jangan membuat statemen yang rancu, sehingga menimbulkan masalah baru.

Terkait wabah virus Corona, Febriadi mengharapkan agar para pedagang selalu memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun.  
“Semoga Covid-19 ini cepat berlalu dan Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada kita,” ujarnya seraya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

Adapun isi kesepakatan antara Forum Pedagang Pasar Rangge Sentap dan Forkopimda Kabupaten Ketapang, yang ditandatangani di aula rapat Ketua DPRD Ketapang adalah, pertama bahwa akan dilakukan relokasi sementara sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang yang ada di Pasar Rangge Sentap kecuali pedagang yang tidak bersedia direlokasi.

Kedua bahwa untuk lokasi relokasi sementara, perlu dibicarakan lebih lanjut bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Ketapang beserta jajarannya.

Ketiga bahwa Forum Pedagang Pasar Rangge Sentap siap untuk direlokasi sementara dengan swadaya mereka sendiri.

Dan keempat, hasil pertemuan Forkopimda dengan Bupati Ketapang diterima oleh Forum Pedagang Pasar Rangge Sentap paling lambat tanggal 22 Januari 2020.(TM/Har)

 1,430 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *